Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Polisi Amerika Serikat menembak lagi pria kulit hitam Jacob Blake dan memicu unjuk rasa.
Serangan bom bunuh diri Jolo, Provinsi Sulu, Filipina menewaskan 20 orang.
Jaksa Mesir memerintahkan penangkapan sejumlah lelaki yang diduga terlibat dalam pemerkosaan di tengah kampanye #MeToo.
Amerika Serikat
Penembakan Jacob Blake
Jared Kushner (tengah) melambaikan tangan kepada pendukung Presiden Donald Trump dalam pertemuan Partai Republik di Washington, Amerika Serikat, 21 Agustus 2020. Reuters/Carlos Barria
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PENEMBAKAN terhadap pria kulit hitam terjadi lagi. Jacob Blake, 29 tahun, ditembak tujuh kali oleh polisi di Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat. Insiden ini memicu unjuk rasa yang diwarnai penembakan terhadap tiga demonstran. “Kami menuntut transparansi dalam masalah ini. Keluarga, komunitas, Negara Bagian Wisconsin, dan kota ini... semua layak mendapat jawaban,” kata pengacara keluarga Blake, B'Ivory LaMarr, kepada CNN, Kamis, 27 Agustus lalu. “Nama polisi itu harus disebut. Yang lebih penting, polisi tersebut harus diadili.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Divisi Penyelidik Pidana Departemen Kehakiman Wisconsin, penembakan terjadi pada Ahad sore, 23 Agustus lalu. Polisi datang ke lokasi setelah menerima pengaduan dari seorang perempuan yang mengaku bahwa pacarnya mengambil kunci apartemen dan menolak pergi. Polisi datang dan berusaha menahan Blake. Pria itu kemudian membuka pintu mobilnya, tapi polisi bernama Rusten Sheskey menarik kemejanya, lalu menembaknya tujuh kali dari belakang. Polisi membawa Blake ke Froedtert Hospital di Milwaukee. Kini Blake masih dirawat dan belum bisa banyak berbicara.
Filipina
Rencana Darurat Militer di Sulu
Evakuasi dan olah tempat kejadian bom di Jolo, Sulu, Filipina, 24 Agustus 2020. Reuters/Stringer
ANGKATAN bersenjata Filipina mempertimbangkan penerapan status darurat militer di Wilayah Otonomi Bangsamoro, Provinsi Sulu, kepulauan di barat daya Mindanao, menyusul ledakan yang mematikan di Ibu Kota Jolo pada Senin, 24 Agustus lalu. Para senator menolak rencana ini dengan alasan Undang-Undang Antiterorisme yang baru sudah cukup untuk menanggapi aksi terorisme tersebut. “Situasi menentukan untuk menyerukan (darurat militer),” ucap Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Cirilito Sobejana, Selasa, 25 Agustus lalu, seperti dikutip Inquirer.
Dua bom bunuh diri itu menewaskan tentara, polisi, warga sipil, dan setidaknya seorang pengebom serta melukai 75 orang. Ini merupakan serangan paling mematikan di negara itu sejak bom bunuh diri di Jolo pada Januari 2019 yang menewaskan 20 orang dan melukai 100 lainnya. SITE Intelligence, kelompok berbasis di Amerika Serikat yang memantau komunikasi daring (online) organisasi Islam militan, melaporkan bahwa kelompok milisi Negara Islam (IS/ISIS) di Filipina mengklaim bertanggung jawab atas serangan kali ini.
Status darurat militer di kawasan Mindanao dicabut pada akhir tahun lalu, dua setengah tahun setelah diberlakukan untuk melawan gerakan bersenjata yang diilhami ISIS di sana. Sobejana mengklaim darurat militer akan mengembalikan daerah itu ke keadaan normal dan membuat “kami benar-benar dapat mengontrol pergerakan teroris”. Namun Presiden Senat Vicente Sotto III menolak rencana itu. Ia menyatakan Kongres mengeluarkan Undang-Undang Antiterorisme dengan harapan bisa menyelesaikan masalah terorisme di Mindanao.
Mesir
Penangkapan dalam Gerakan #MeToo
JAKSA telah memerintahkan penangkapan terhadap sejumlah lelaki yang diduga terlibat dalam pemerkosaan berkelompok di tengah kampanye #MeToo yang berkembang di media sosial, Selasa, 25 Agustus lalu. Para lelaki dari keluarga kaya itu dituduh telah memperkosa seorang perempuan di Fairmont Nile City Hotel, hotel bintang lima di Kairo, pada 2014. Kasus ini baru terungkap pada Juli lalu setelah dilaporkan oleh Assault Police, akun Instagram yang mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan seksual di negeri itu.
Gerakan #MeToo di Mesir telah mendorong ratusan perempuan untuk maju dan berbagi pengalaman mereka mendapat perundungan seksual dan pemerkosaan serta menekan pihak berwenang agar bertindak. Pekan lalu, parlemen menyetujui undang-undang yang dimaksudkan untuk mendorong penyintas kejahatan semacam ini melapor dengan memberi mereka hak otomatis tidak disebutkan namanya. Penelitian menunjukkan perundungan seksual terjadi secara luas di Mesir, tapi para perempuan takut disalahkan jika membongkarnya.
Menurut BBC, Dewan Nasional Perempuan—lembaga pemerintah urusan perempuan— menyatakan tindakan jaksa ini telah mengirimkan “pesan jaminan dan kenyamanan” kepada para perempuan Mesir serta menegaskan bahwa hukum Mesir akan melindungi mereka dan hak-hak mereka.
Belarus
Dua Pemimpin Protes Ditangkap
DUA tokoh senior gerakan protes di Belarus, Olga Kovalkova dan Sergei Dylevsky, dikenai hukuman 10 hari penjara karena memimpin demonstrasi, Selasa, 25 Agustus lalu. Menurut BBC, mereka adalah anggota Dewan Koordinasi Nasional yang dibentuk pemimpin oposisi Svetlana Tikhanovskaya sebagai tanggapan atas pemilihan umum Presiden Belarus yang diduga curang. Pemilihan itu dimenangi Alexander Lukashenko, yang telah berkuasa selama 26 tahun. Uni Eropa dan Amerika Serikat menolak hasil pemilihan karena menilainya tidak bebas dan tak adil.
Keduanya dibui di Okrestino, penjara yang terkenal kejam di Ibu Kota Minsk. Pavel Latushko, mantan Menteri Kebudayaan dan anggota Dewan Koordinasi Nasional, diinterogasi selama lebih dari tiga jam, tapi tidak ditahan. Svetlana Alexievich, pemenang Hadiah Nobel Sastra 2015, juga akan diinterogasi mengenai perannya di Dewan.
Lukashenko menuduh Dewan mencoba merebut kekuasaan. Dia mengancam akan menindak lawan-lawannya setelah protes atas hasil pemilihan presiden itu berkembang menjadi unjuk rasa berdarah selama berhari-hari di Minsk.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo