Penembakan Pekerja Migran di Malaysia, Kementerian Luar Negeri Singgung Aturan di ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mirza Nurhidayat mengungkap negara anggota ASEAN memiliki perjanjian soal penggunaan kekuatan berlebihan dalam kasus perlintasan warga negara lewat jalur ilegal. Secara khusus, Mirza menuturkan, ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur soal penanganan nelayan tradisional jika secara tidak sengaja memasuki wilayah kedaulatan kedua negara. 

"Misalnya, kami dengan Malaysia punya common guideline yang mengatur penanganan para nelayan tradisional yang saling melintas, untuk tidak dilakukan penahanan dan tindakan lainnya," kata Mirza, saat ditemui di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada Kamis, 30 Januari 2025.

Perjanjian bilateral mengenai tindakan terukur ini, juga berlaku di tingkat regional ASEAN. "Jadi kami punya (kerja sama) bilateral. Dan, saya rasa di tingkat regional juga ada kerja sama seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Mirza enggan mengkonfirmasi insiden penembakan pekerja migran Indonesia pada 24 Januari 2025, oleh polisi Malaysia sebagai perbuatan yang mencederai perjanjian bilateral antara kedua negara. Dia hanya mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan sama untuk menangani kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi Malaysia itu secara serius. 

"Saya rasa bukan mencederai. Sebab kejadian tidak bisa kaki prediksi sebelumnya. Tapi, tentunya kedua negara mempunyai semangat yang sama bahwa kami akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya," ucapnya.