Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou menghadapi mosi tidak percaya pada Senin, 10 Februari 2025 setelah ia menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi untuk meloloskan bagian kedua dari anggaran Jaminan Sosial 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dikutip dari Antara, mosi itu diajukan oleh La France Insoumise (LFI) dan sebagian kelompok sayap kiri, kecuali Partai Sosialis, dan akan dibahas di Majelis Nasional mulai pukul 14.00 waktu setempat. Fokus utama mosi tersebut adalah bagian kedua dari Rancangan Undang-Undang Pendanaan Jaminan Sosial 2025, yaitu bagian terkait pendapatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Langkah ini menyusul keputusan Bayrou mengesampingkan persetujuan parlemen dalam bagian anggaran yang mengatur pendapatan negara. Ia lolos dari mosi tidak percaya itu karena kurangnya dukungan dari Partai Sosialis maupun dari partai sayap kanan. Mosi tersebut hanya mengumpulkan 115 suara, jauh di bawah 289 suara yang dibutuhkan untuk melengserkan Bayrou.
Mosi Tidak Percaya
Francois Bayrou pada Rabu, 6 Februari 2025 lolos dari dua mosi tidak percaya di parlemen, membuka jalan bagi pengesahan anggaran 2025 yang tertunda dipandang sebagai kunci untuk memangkas utang Prancis.
Dikutip dari Reuters, mosi tidak percaya telah diserukan oleh kubu kiri, tetapi gagal setelah National Rally yang berhaluan kanan dan golongan sosialis tidak mendukung mosi tersebut. Secara total, 128 anggota parlemen memberikan suara mendukung usulan pertama dan 122 mendukung usulan kedua, jauh di bawah 289 suara yang dibutuhkan.
Dua Mosi Tidak Percaya
Anggota parlemen sayap kiri telah memperkenalkan dua mosi tidak percaya terhadap perdana menteri setelah ia menggunakan kewenangan konstitusional khusus untuk memaksakan anggaran tahun 2025. Pasal 49.3 memungkinkan pemerintah minoritas untuk meloloskan undang-undang tanpa pemungutan suara parlemen.
Di Rapat Umum Nasional maupun Partai Sosialis memberi isyarat sebelum pemungutan suara bahwa mereka tidak akan mendukung mosi tersebut karena Prancis membutuhkan anggaran. Meskipun kaum sosialis mengatakan mereka pada kemudian hari akan mengajukan mosi tidak percaya yang terpisah terkait komentar terbaru Bayrou tentang imigrasi.
Ketakstabilan Politik Prancis
Ketidakstabilan politik di Prancis sejak Presiden Emmanuel Macron memutuskan untuk mengadakan pemilu pada Juni 2024. Langkah ini menghasilkan parlemen yang terpecah-pecah, tidak ada satu partai pun yang memegang mayoritas.
Perdebatan mengenai anggaran telah mengguncang pasar dan menggulingkan pemerintahan pendahulu Bayrou, Michel Barnier setelah hanya tiga bulan berkuasa. Pemerintahan Bayrou bertahan karena konsesi mahal kepada kubu kiri dan kanan untuk memajukan undang-undang tersebut.
"Anggaran ini tidak sempurna. Ini adalah langkah darurat karena negara kita tidak dapat hidup tanpa anggaran," kata Bayrou kepada para anggota parlemen sebelum pemungutan suara.
Menteri Keuangan Eric Lombard mengatakan kegagalan mosi tidak percaya adalah hal yang baik bagi Prancis. Anggaran tersebut bertujuan untuk mengurangi defisit, menaikkan pajak bagi perusahaan besar dan orang kaya, serta memangkas pengeluaran.
Pilihan Editor: Francois Bayrou: Mengenal Perdana Menteri Baru Prancis Ini
