Perintah Penahanan Vladimir Putin

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan perintah penahanan Presiden Vladimir Putin.
Iran dan Arab Saudi memulihkan hubungan diplomatik.
Inggris melarang menteri memakai aplikasi TikTok karena alasan keamanan.

Belanda

ICC Terbitkan Perintah Penahanan Putin

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan perintah penahanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova, komisioner hak-hak anak, pada Jumat, 17 Maret lalu. Keduanya menjadi tersangka dalam kasus deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia selama invasi Rusia ke Ukraina. Rusia membantah tuduhan itu dan menyebut perintah penahanan itu "tak patut".

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kamar Praperadilan memastikan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Presiden Putin dan Lvova-Belova punya tanggung jawab pidana dalam deportasi dan pemindahan melawan hukum terhadap anak-anak Ukraina dari wilayah Ukraina yang diduduki ke Federasi Rusia," kata Karim A.A. Khan, Kepala Kejaksaan ICC, dalam pernyataannya yang dirilis Kantor Kejaksaan ICC yang berbasis di Den Haag, Belanda.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kasus yang diidentifikasi ICC meliputi deportasi ratusan anak dari rumah yatim dan tempat penitipan anak. Banyak dari anak-anak ini kemudian diduga diadopsi di Rusia. Putin telah mengubah aturan yang mempercepat pemberian kewarganegaraan Rusia sehingga mempermudah keluarga Rusia mengadopsi anak-anak itu.

Penahanan Putin mungkin tak terjadi karena ICC tak punya wewenang menahan tersangka. Perintah itu juga hanya berlaku di negara anggota ICC dan Rusia bukan anggotanya. Tapi perintah itu akan membuat Putin tak leluasa melawat ke negara lain.

Meski demikian, Khan menyebut bahwa tak ada yang mengira bahwa Slobodan Milosevic, mantan pemimpin Serbia, akhirnya diadili di Den Haag untuk kasus kejahatan perang di Kroasia, Bosnia, dan Kosovo. "Yang merasa bahwa dia dapat berbuat jahat di siang hari dan tidur lelap di malam hari barangkali harus menengok sejarah," katanya kepada BBC.

Iran

Pemulihan Hubungan dengan Arab Saudi

Pertemuan pemerintah Arab Saudi dan Iran yang dimediasi oleh pemerintah Cina di Beijing , Cina, 10 Maret 2023. (China Daily via Reuters)

Arab Saudi dan Iran mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik kedua negara yang dimediasi Cina pada Jumat, 10 Maret lalu. Kedua negara akan saling membuka kedutaan setelah ketegangan hubungan selama tujuh tahun karena pertentangan sikap dalam konflik regional dan pertentangan politik di Timur Tengah.

“Dengan langkah ini, pemerintah Iran menunjukkan tekad dan telah merancang langkah-langkah maju untuk melindungi kepentingan bangsa Iran serta negara-negara muslim, negara sahabat, dan tetangga dan menggunakan kapasitas regional untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas inklusif,” kata Misi Tetap Republik Islam Iran di PBB dalam pernyataannya.

Negara-negara Teluk telah lama menuduh Iran mengipasi kekerasan di Timur Tengah melalui dukungan keuangan dan militer ke jaringan proksi Syiah-nya di wilayah tersebut, khususnya Irak, Libanon, Suriah, dan Yaman. Perang di Yaman, yang meletus pada 2014, telah menjadi medan pertarungan kedua kubu yang didukung Riyadh di satu sisi dan Teheran di sisi lain. Iran menyatakan pemulihan hubungan diplomatik ini akan mempercepat gencatan senjata dan membentuk pemerintahan nasional yang inklusif di Yaman.

Inggris

Menteri Dilarang Memakai TikTok

PARA menteri Inggris dilarang memasang TikTok, media sosial milik perusahaan Cina, di telepon seluler dan gawai kerja dengan alasan keamanan pada Jumat, 17 Maret lalu. Pemerintah khawatir data sensitif di ponsel mereka dapat diakses pemerintah Cina.

Ilustrasi Tik Tok di Inggris. (Tempo/ Gunawan Wicaksono)

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak ditekan para anggota parlemen senior untuk mengikuti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang melarang aplikasi tersebut dipakai pada gawai pemerintah. Namun departemen dan para menteri telah memakainya agar pesan mereka menjangkau anak muda.

TikTok membantah kabar bahwa data penggunanya diserahkan ke pemerintah Cina. Kedutaan Cina di London menyatakan kebijakan itu akan merusak kepercayaan komunitas internasional terhadap lingkungan bisnis di Inggris. "Kami minta untuk dinilai tidak berdasarkan kekhawatiran orang, tapi fakta," tutur Theo Bertram, wakil presiden TikTok urusan hubungan pemerintah dan kebijakan publik, kepada BBC.