Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Pheu Thai mengumumkan telah mendapat dukungan dari enam partai lagi dalam upayanya untuk membentuk pemerintahan Thailand yang baru. Di tengah kebuntuan politik yang masih berlangsung di Thailand, aliansinya masih kurang dari dukungan yang diperlukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Thailand berada di bawah pemerintahan sementara selama 142 hari dan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan setelah pemenang pemilu Move Forward. Upaya partai yang dipimpin Pita Limjaroenrat untuk membentuk pemerintahan digagalkan oleh legislator konservatif yang bersekutu dengan militer royalis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pheu Thai, yang menempati urutan kedua dalam pemilu, menarik dukungannya untuk Move Forward pekan lalu. Partai tetap menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan dukungan dari parlemen di mana militer memiliki pengaruh yang signifikan. Pheu Thai yang populis adalah kelas berat politik yang disingkirkan dari kekuasaan dalam kudeta pada 2006 dan 2014.
"Pheu Thai berharap untuk meredakan faksionalisasi politik dan mendapatkan dukungan dari semua anggota parlemen, partai politik dan senator," kata pemimpin Pheu Thai Chonlanan Srikaew dalam konferensi pers pada Rabu, 9 Agustus 2023.
Pengumuman itu muncul setelah Pheu Thai mendapat dukungan dari tempat ketiga Bhumjaithai. Partai itu menolak untuk mendukung Move Forward atas rencana kontroversialnya mengamandemen undang-undang yang melindungi monarki dari kritik.
Pheu Thai, yang didirikan oleh keluarga miliarder Shinawatra, mendapat dukungan dari tujuh partai lain, tetapi tidak jelas apakah dapat memenangkan Senat majelis tinggi, yang ditunjuk oleh tentara yang memaksa pemerintahan terakhir partai itu lengser.
Di bawah konstitusi yang ditulis oleh militer dan dirancang untuk mempertahankan kekuatan politiknya, anggota kedua majelis punya hak pilih untuk memutuskan siapa yang membentuk pemerintahan. Syarat untuk membentuk pemerintahan membutuhkan dukungan lebih dari setengah dari semua anggota parlemen.
Agenda anti kemapanan Partai Move Forward dan ancamannya terhadap kepentingan tatanan yang konservatif, memastikan tawarannya gagal.
Meskipun Pheu Thai meninggalkan Partai Move Forward, pihaknya masih berharap untuk memenangkan dukungan dari 150 anggota parlemennya dalam pemungutan suara perdana menteri yang diharapkan akhir bulan ini.
"Kami akan mengadakan diskusi dengan Move Forward," kata wakil pemimpin Pheu Thai Phumtham Wechayachai.
REUTERS
Pilihan Editor: Moskow Diserang Lagi, Drone Ukraina Ledakan Pabrik Militer Rusia
Foto 
