Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Amerika Serikat pada Selasa, 11 Maret 2025, mengumumkan akan melakukan PHK pada hampir separuh staf di lembaga tersebut. Langkah ini bisa menjadi sinyalemen kemungkinan penutupan total Kementerian tersebut setelah beberapa lembaga pemerintah berjuang untuk memenuhi tenggat waktu menyerahkan daftar PHK massal putaran kedua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam sebuah keterangan pers yang dipublikasi Reuters pada Kamis, 13 Maret 2025, disebutkan PHK ini bagian dari misi akhir Kementerian Pendidikan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya pernah sesumbar ingin membubarkan Kementerian ini yang bertugas mengawasi pinjaman pada perguruan tinggi sampai US$ 1,6 triliun
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Pendidikan Amerika Serikat juga bertugas mengawasi penegakan hukum hak-hak sipil di lingkungan sekolah dan mendistribusikan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat kepada distrik-distrik yang membutuhkan.
Utang Amerika Serikat saat ini sangat tinggi. Walhasil, Presiden Trump melakukan perombakan radikal terhadap pemerintah Amerika Serikat sejak menjabat pada 20 Januari 2025.
Dia memangkas pengeluaran negara dan secara dramatis merampingkan 2,3 juta PNS. Dia telah menunjuk miliarder Elon Musk untuk mengepalai Badan Efisiensi Negara yang bertugas menyisir catatan pembayaran dan personalia.
Trump mengatakan kepada para wartawan pada Februari 2025, upaya ini diharapkan dapat memangkas US$ 1 triliun dari anggaran federal, yang berjumlah US$6,75 triliun pada tahun fiskal terakhir.
Pemerintah Amerika Serikat telah membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dikumpulkannya setiap tahun sejak 2001, yang menyebabkan defisit anggaran tahunan dan beban utang yang terus meningkat.
Negara ini telah meminjam banyak untuk berperang di Irak dan Afghanistan, membiayai pemotongan pajak, merespons bencana alam, dan membantu warga Amerika menghadapi resesi 2007-2009 dan pandemi Covid-19. Namun, Washington telah mengalami defisit bahkan ketika negara ini tidak sedang mengalami krisis.
Utang yang dimiliki oleh publik saat ini mencapai US$28,9 triliun, setara dengan 100 persen dari PDB, dan Kantor Akuntabilitas Pemerintah non-partisan memprediksi bahwa utang tersebut akan mencapai 107 persen dari PDB, sebuah rekor tertinggi, pada 2027.
Di antara langkah yang dilakukan Trump untuk mengurangi beban utang adalah mendorong secara dramatis mengurangi jumlah PNS di pemerintah pusat melalui PHK atau pemberhentian secara sukarela.
Foto 
