Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Prancis mengatakan pada Rabu, 27 November 2024, bahwa mereka yakin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memiliki kekebalan hukum terhadap tindakan-tindakan Mahkamah Pidana Internasional yang mengupayakan penangkapannya atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Ini mengingat Israel belum menandatangani undang-undang pengadilan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan demikian, Prancis menyatakan tak akan menangkap Netanyahu jika berkunjung ke negaranya. Namun, apakah Prancis juga meyakini bahwa Presiden Rusia yang dikenakan surat perintah penangkapan ICC memiliki kekebalan dan tak akan menangkapnya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prancis, Kamis, menolak untuk mengatakan apakah mereka siap untuk menangkap Putin di bawah surat perintah serupa.
Semua negara anggota Uni Eropa, termasuk Prancis, adalah penandatangan perjanjian pendirian ICC, namun Prancis mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka percaya Netanyahu memiliki kekebalan terhadap tindakan ICC karena Israel belum menandatangani undang-undang pengadilan.
ICC juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin, menuduhnya melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak-anak dari Ukraina secara ilegal, meskipun Rusia bukan penandatangan perjanjian pendirian ICC.
Juru bicara kementerian luar negeri Prancis, Christophe Lemoine, mengatakan bahwa posisi hukum Prancis pada dasarnya sama pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Putin dan Netanyahu.
"Kami mungkin kurang tepat dalam mengomentari kasus Putin dibandingkan dengan kasus yang sekarang, namun bagaimanapun juga, posisi kami tetap sama," kata Lemoine kepada para wartawan.
Ketika ditanya apakah ini berarti Prancis tidak akan menangkap Putin jika ia menginjakkan kaki di tanah Prancis, ia mengatakan: "Terkait Vladimir Putin, semua orang yang melakukan kejahatan, tidak ada kekebalan hukum. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan kami selalu mengatakan bahwa kami akan menerapkan hukum internasional dalam semua aspeknya."
Namun dia mengatakan bahwa pertanyaan tentang kekebalan hukum, yang menurutnya diabadikan dalam undang-undang ICC, adalah "kompleks" dan bahwa negara-negara terkadang memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini.
Standar Ganda
Para pegiat hak asasi manusia menuduh Prancis menerapkan standar ganda setelah negara itu menolak berkomitmen untuk menangkap Netanyahu, meskipun telah ada surat perintah penangkapan internasional dari ICC.
Sikap Prancis telah menuai kritik tajam, dengan banyak pihak menyoroti kontradiksi antara penolakannya untuk menangkap Netanyahu dan tindakan sebelumnya terhadap individu lain di bawah surat perintah yang sama, termasuk Omar al-Bashir dari Sudan dan Vladimir Putin dari Rusia.
Sebuah pernyataan dari Istana Elysee menyatakan bahwa Netanyahu menikmati kekebalan dari penangkapan sebagai kepala negara, dengan alasan keanggotaan Israel di ICC.
Namun, para ahli hukum internasional menunjukkan bahwa di bawah Statuta Roma ICC, Pasal 21 menyatakan bahwa kekebalan tidak dapat digunakan untuk individu yang menghadapi surat perintah penangkapan, terlepas dari posisi mereka atau keanggotaan negara tersebut di pengadilan.
Sebagai negara pihak dalam Statuta Roma, Prancis terikat secara hukum untuk bekerja sama dengan ICC, sehingga posisinya saat ini menjadi lebih kontroversial.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia telah menyatakan kemarahan mereka, menuduh Prancis menerapkan standar ganda dalam penerapan hukum internasional.
Bénédicte Jeannerod, direktur Prancis di Human Rights Watch mengatakan kepada The New Arab: "Pernyataan Prancis tentang imunitas yang seharusnya berlaku untuk Perdana Menteri Israel sangat mengejutkan.
"Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi individu, tanpa memandang pangkatnya, untuk kejahatan yang paling serius. Prancis rupanya tidak memiliki interpretasi yang sama mengenai Presiden Putin, yang juga menjadi subjek dari surat perintah penangkapan ICC.
"Pendekatan standar ganda yang dilakukan oleh Prancis ini secara serius merusak kredibilitasnya di panggung global dalam hal keadilan internasional dan perang melawan impunitas. Sejalan dengan kewajibannya, Prancis harus melakukan yang terbaik untuk melaksanakan surat perintah penangkapan oleh ICC, terlepas dari siapa pun pelakunya, untuk memastikan bahwa semua korban kekejaman memiliki akses terhadap keadilan," katanya.
Andrew Stroehlein, direktur HRW, mengutuk sikap Prancis sebagai "omong kosong yang mengejutkan".
"Tidak ada seorang pun yang mendapatkan kekebalan dari surat perintah penangkapan ICC karena mereka sedang menjabat - baik Netanyahu, Putin, atau siapa pun," tambahnya.
Hugh Lovatt, Senior Fellow di European Council on Foreign Relations, menggemakan kekhawatiran ini, mengejek argumen Prancis dengan menyarankan bahwa Presiden Rusia Putin mungkin akan segera menggunakan alasan yang sama untuk membenarkan kekebalannya sendiri.
"Mungkin dia bisa mengunjungi Paris sekarang untuk berbelanja Natal?" Kata Lovatt.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pekan lalu untuk Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Foto 
