Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Protes Yerusalem, Gereja Koptik Mesir Tolak Bertemu Wapres AS

Pengurus Gereja Koptik Mesir menilai keputusan Trump soal Yerusalem tidak tepat dan tidak memperhatikan perasaan jutaan orang.

10 Desember 2017 | 13.23 WIB

Paus Tawadros II, memimpin Jumat Agung di Gereja Katedral Koptik Mesir, di Kairo, Mesir, 14 Februari 2017. ahram.org.eg
material-symbols:fullscreenPerbesar
Paus Tawadros II, memimpin Jumat Agung di Gereja Katedral Koptik Mesir, di Kairo, Mesir, 14 Februari 2017. ahram.org.eg

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Kairo -- Gereja Koptik Mesir menolak bertemu dengan Wakil Presiden Mike Pence, yang bakal berkunjung ke kawasan Timur Tengah pada bulan ini mengenai status Yerusalem. Pence dikabarkan meminta pertemuan ini bisa digelar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini


"Ini sebagai protes atas keputusan Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," begitu dilaporkan kantor berita resmi Mesir, MENA, seperti dikutip Reuters, Sabtu, 9 Desember 2017.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

 


Pihak gereja mengatakan tidak bisa menyambut Mike Pence yang akan berkunjung ke Mesir. "Keputusan Presiden Donald Trump dilakukan pada waktu yang tidak tepat dan tidak mempertimbangkan perasaan jutaan orang," begitu dilansir MENA.

 

Baca: Liga Arab Minta Trump Batalkan Keputusan Soal Yerusalem

 


Pence juga dikabarkan menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan Palestina untuk membahas keputusan Trump soal status Yerusalem. Namun, pimpinan Palestina juga menolak bertemu dengan Pence.

Seperti diberitakan, Trump memutuskan untuk menyebut Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, 6 Desember 2017. Dia juga memerintahkan kedubes AS di Tel Aviv untuk dipindahkan ke Yerusalem.


Keputusan Trump ini bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri AS selama tujuh dekade terakhir. Selama ini, pemerintah AS selalu mendukung upaya damai dan penentuan status Kota Yerusalem lewat jalur perundingan antara Palestina dan Israel. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan.


Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil, mengatakan negara-negara Arab perlu mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap AS untuk mencegahnya memindahkan kedubes ke Yerusalem.


"Langkah-langkah preemtive harus dilakukan. Dimulai dengan langkah diplomatis, lalu politis, lalu ekonomi dan sanksi finansial," kata dia.


Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa juga mengkritik keras keputusan Trump ini. Mereka menilai keputusan soal Yerusalem ini menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

REUTERS | MENA

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus