Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan organisasi Rohingya di seluruh dunia menyerukan "keadilan, kesetaraan, hidup berdampingan secara damai, dan pemerintahan yang inklusif" di negara bagian Rakhine di pesisir barat Myanmar. Seruan itu mereka sampaikan sebagai respons atas konflik antara pasukan junta militer dan pemberontak Tentara Arakan meningkat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir Anadolu, sekitar 28 organisasi Rohingya mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin, 23 Desember 2024, yang menyerukan pemberontak Tentara Arakan, yang telah menguasai kota Maungdaw dan Buthidaung di Rakhine utara, untuk menegakkan dan menghormati hak-hak Rohingya dan semua minoritas etnis dan agama di negara bagian bermasalah yang berbatasan dengan Bangladesh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Distrik Cox's Bazar di tenggara Bangladesh adalah rumah bagi lebih dari 1,2 juta Rohingya. Tindakan keras militer pada Agustus 2017 mendorong mayoritas Muslim Rohingya untuk melarikan diri dari Myanmar.
Namun, mayoritas dari 500.000 Rohingya yang tersisa terus tinggal di wilayah yang dikuasai oleh Tentara Arakan, yang memiliki kendali penuh atas perbatasan dengan Bangladesh.
"Selama beberapa dekade pemerintahan militer, orang-orang Negara Bagian Arakan, termasuk Rohingya, telah mendambakan kebebasan. Dengan Tentara Arakan yang kini menguasai wilayah tersebut, mereka memikul tanggung jawab untuk memenuhi aspirasi tersebut," kata pernyataan bersama itu, dikutip Anadolu.
Pernyataan bersama organisasi Rohingya itu menyebut momen ini menawarkan kesempatan untuk mengubah masa depan Negara Bagian Arakan—yang berakar pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan bagi semua.
Menurut pernyataan tersebut, "Ini adalah kesempatan untuk bergerak melampaui perpecahan yang ditabur oleh junta militer dan membangun kembali negara bagian Arakan (Rakhine) yang makmur di mana perdamaian dan koeksistensi adalah fondasi pemerintahan.”
Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa junta Myanmar adalah musuh bersama yang memiliki tujuan utamanya selalu untuk menghancurkan komunitas Rakhine dan Rohingya dan untuk menjaga negara bagian Arakan dalam keadaan kemiskinan dan perpecahan yang terus-menerus, mengeksploitasi tanah dan sumber daya.
Menurut pernyataan itu, bencana kelaparan yang akan datang di Negara Bagian Arakan dapat mengakibatkan dua juta orang kelaparan karena bencana kelaparan tidak membeda-bedakan ras atau afiliasi agama.
Pernyataan itu menegaskan bahwa semua masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah tragedi yang sedang berlangsung dan membantu membangun masa depan yang lebih baik, di mana tidak ada seorang pun yang meninggal karena kelaparan atau hidup tanpa tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pekerjaan.
Tentara Arakan, kata pernyataan itu, telah secara aktif melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan pembakaran yang meluas, pemindahan paksa dan pengusiran, penjarahan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, kerja paksa, wajib militer paksa, penahanan massal, kekerasan seksual, dan pemerasan.
"Kami mendesak Tentara Arakan untuk memandang kami bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dalam membentuk masa depan bersama dan sejahtera bagi negara Arakan," demikian pernyataan bersama itu.
Foto 
