Resep politik chuan leek pai

PERAWAKANNYA kecil, tutur katanya halus, tapi ia dikenal sebagai politisi yang lihai. Dialah yang menggeser dominasi militer dalam percaturan politik di negerinya, dan untuk sementara pemerintahan koalisi yang dipimpinnya sejak September lalu tetap utuh. Itulah Perdana Menteri Thailand Chuan Leek Pai, 56 tahun, yang mulai Senin depan mengunjungi Indonesia selama tiga hari. Ini merupakan kunjungan keduanya ke sini. Ketika menjabat menteri pertanian, ia pernah ke Jakarta, tahun 1991. ''Saya terkesan dengan keindahan alam Indonesia,'' ujar putra pedagang kaki lima di Provinsi Trat, kawasan selatan Thailand. Ia naik ke puncak kekuasaan setelah negerinya mengalami krisis politik, menyusul terbunuhnya sejumlah demonstran mahasiswa di Bangkok. Ketika itu, Mei tahun lalu, sekitar 200.000 mahasiswa mengadakan demontrasi di Bangkok, menuntut turunnya Perdana Menteri Suchinda, seorang militer. Pemerintahan Suchinda dituduh korupsi. Tapi aparat keamanan kemudian membubarkan demonstrasi besar itu dengan moncong senjata. Akibatnya sekitar 40 demonstran terbunuh. Thailand dilanda krisis. Chuan Leek Pai memang bukan orang baru dalam percaturan politik di Thailand. Ia pernah menjadi Ketua Partai Demokrat, dan Ketua Parlemen Thailand. Sebelum berangkat ke Indonesia, Chuan Leek Pai menerima Kepala Biro TEMPO di Bangkok, Yuli Ismartono, untuk sebuah wawancara khusus. Wawancara itu berlangsung di ruang kerja sang perdana menteri, di Gedung Koofah, Bangkok. Petikan wawancara itu: Apa yang Anda bicarakan dengan Presiden Soeharto di Jakarta nanti? Kunjungan saya kali ini, selain untuk memperkenalkan diri selaku pemimpin pemerintah Thailand yang baru, ingin mempererat hubungan kedua negara yang sudah terjalin selama ini. Kalangan bisnis yang ikut dalam delegasi saya akan mencari peluang untuk memperluas kerja sama di bidangnya masing-masing. Di samping itu saya akan bertukar pendapat dengan Presiden Soeharto tentang kemungkinan dibentuknya Segi Tiga Petumbuhan Utara (Northern Growth Triangle) antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dalam hal kerja sama ekonomi, tampaknya Thailand memberi prioritas bagi para pengusaha Barat dan Jepang saja. Buktinya, dari 25 bank yang diberi izin beroperasi di Thailand, hanya satu yang berasal dari Singapura. Padahal banyak bank di Indonesia yang berminat. Masalahnya terletak pada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bank Singapura, misalnya, boleh beroperasi di Thailand karena memenuhi salah satu syarat yang kami minta, yakni dua bank kami diizinkan membuka cabang di sana. Menteri keuangan kami, yang ikut dalam kunjungan kali ini, akan membicarakan masalah ini dengan para pejabat Indonesia. Ada yang bilang Thailand punya ambisi untuk menjadi suatu negara kuat di Asia Tenggara. Komentar Anda? Pendapat itu muncul, mungkin berdasarkan suasana dua atau tiga tahun yang lampau. Pemerintah saya kini tak lagi punya rencana untuk menciptakan Thailand menjadi kekuatan regional. Kami tak menganggap hal itu menguntungkan. Lebih baik kami hidup bersama dengan negara tetangga seperti kawan dan keluarga. Sebagai pemimpin salah satu negara yang dekat dengan kelompok Khmer Merah, dapatkah Anda mempengaruhi kelompok itu agar patuh pada proses perdamaian? Bagaimana pemilu di Kamboja Mei nanti menurut ramalan Anda? Situasi sekarang tak lagi seperti dulu. Lihat saja, Cina yang lebih berpengaruh saja gagal membujuk Khmer, apalagi Thailand. Namun, karena Thailand merupakan satu-satunya negara yang paling terkena dampak perang di Kamboja, kamilah yang kelihatan ngotot agar perdamaian bisa tercipta di Kamboja. Saya berpandangan realistis. Kemelut di Kamboja tak bisa diselesaikan dengan satu resolusi. Semua pihak harus bertekad mengakhiri konflik ini. Sebagai seorang pemimpin sipil di Thailand, Anda dianggap berhasil. Sebab sejak Anda menjadi kepala negara enam bulan lalu, tak terjadi guncangan politik yang berarti. Resepnya? Saya punya pengalaman dalam politik selama 24 tahun. Dan itulah yang membantu saya sebagai kepala pemerintahan. Dalam menyelesaikan setiap masalah, saya memegang teguh prinsip demokrasi. Ditambah lagi, saya tak punya kepentingan pribadi dalam mengambil suatu keputusan. Apakah pemerintahan yang stabil ini disebabkan pihak militer tak lagi punya kekuasaan? Salah satu penyebabnya ialah kesediaan para pemimpin militer menerima asas demokrasi. Faktor lain, kami menganggap pihak militer sebagai bagian dari struktur suatu pemerintahan, seperti halnya departemen lainnya. Karena itu, kami tak menggunakan militer sebagai pendukung politik atau memberi jabatan tertentu sebagai imbalan politik. Kami menunjuk pejabat militer berdasarkan kemampuan dan syarat yang diperlukan. Dan saya yakin, militer tak akan mencampuri urusan politik. Apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa iklim demokrasi telah tercipta di Thailand? Ya. Kesadaran demokrasi tak hanya muncul di kalangan atas atau kelas menengah, tapi juga di lapisan bawah di desa-desa. Mereka makin menyadari hak-hak mereka, meskipun diakui masih banyak kekurangannya, misalnya masih ada kebiasaan membeli suara dalam pemilu. Dapatkah demokrasi semacam itu diterapkan di negara ASEAN lainnya? Bagaimana kesan Anda dengan demokrasi di negara-negara tetangga? Tergantung sejarah dan latar belakang negara masing-masing. Sebab setiap negara mengalami perkembangan politik yang berbeda satu sama lain.