Sabah: menggunduli tun mustafa

GERAKAN penertiban sedang berlangsung kini di Sabah, Malaysia Timur Armada penerbangan sipil "Sabah Airlines" diperintahkan berhenti terbang. Dua pesawat jet Jumbo Boeing 707 berharga Rp 13 milyar, yang dibeli oleh Tun Mustafa untuk maskapai penerbangan negara bagian Sabah mau dijual oleh Menteri Besar yang baru, Tun Fuad Stephens. Begitu pula 2 pesawat jet Grumman. Sesuai dengan janjinya dalam kampanye Pemilu Sabah 5--14 April yang lalu, ketua partai Berjaya itu menegaskan: "Kita tidak menginginkan adanya perusahaan penerbangan negara bagian karena kita sudah punya perusahaan penerbangan nasional MAS (Malaysian Air System)". Maksudnya untuk menghemat pengeluaran negara bagian terkaya di Malaysia yang dihambur-hamburkan oleh Tun Mustafa, ketua partai USNO (United Sabah National Union) yang berkuasa sejak Sabah merdeka 13 tahun lalu. Isyu korupsi dan "sistem famili" Tun Mustafa itu memang sudah jadi bahan kampanye yang panas, sejak partai Berjaya didirikan 15 Juli 1975. Partai oposisi ini, yang pertama kalinya memotong hegemoni USNO, telah menuduh Tun Mustafa menyalahgunakan uang rakyat Sabah sebanyak Rp 37 milyar. Uang itu bukan hanya buat membeli pesawat jet yang sekarang mau dilelang oleh Tun Fuad, tapi juga buat menebus reklamasi tanah laut di mana dibangun rumah mewah Tun Mustafa. Juga untuk ongkos terbang ke mana-mana. Ada pula penyalahgunaan uang Majelis Agama Islam (USIA, United Sabah Islamic Association) sebanyak M$ 20 juta. Belum cukup, disebut juga manipulasi anggaran Intel (Special Services), serta penggembungan anggaran pesta 10 tahun kemerdekaan Sabah. Dengan uang itu menurut para partai Berjaya, dapat dibangun 10 ribu rumah murah, 10 sekolah menengah. 8 rumah sakit besar, serta jalan raya di pedalaman Sabah & ke perbatasan Sarawak. Bahkan anggaran untuk pengislaman penduduk Sabah yang mayoritas bukan Islam itu - setelah menelan uang M$ 50 juta selama 5 tahun - hanya menghasilkan 20 guru agama dan 20 rumah guru setahun. Walhasil,"peng-Islam-an" itu pun menurut brosur Berjaya hanya untuk mempertebal kantong Tun Mustafa. Berbeda dengan Tun Mustafa dengan politik Melayu-islamnya, program partai Berjaya lebih multi-rasial tanpa penganak-masan satu golongan saja. Ini juga kelihatan dalam pengangkatan Menteri-Menteri baru dalam kabinet Tun Fuad sekarang. Menteri Perburuhan & Pemerintahan Daerah, seorang Dayak Kadazan yang Kristen, Peter Mojuntin. Kemudian, ada 3 Menteri orang Cina. Yakni Prof James Ongkili, Menteri Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Chong Thain Yun, Menteri PU & Perhubungan serta Menteri Urusan Khusus Yap Uak Leong. Poiitik multi-rasial dan multiagama Tun Fuad mungkin cocok dengan petabumi Sabah -- dan Sarawak juga -- di mana orang-orang Melayu yang Islam hanya merupakan minoritas dalam jumlah maupun kekuasaan ekonomi. Tun Fuad juga tidak mau mengulangi kesalahan lain yang dibuat Tun Mustafa. Yakni melihat dirinya jadi orang kuat penantang Kuala Lumpur maupun Manila. Langkah pertama Tun Fuad setelah membekukan maskapai penerbangan Sabah Airlines' adalah menghidupkan kembali perundingan dengan Petronas, maskapai minyak federal yang dihalangi Tun Mustafa masuk ke Sabah. Kekayaan minyak Sabah itulah yang merupakan dongkrak kekuasaan Tun Mustafa. Minyak membuat dia lebih populer di mata raja-raja minyak Teluk Persia. ketimbang pemerintah federal di KL. Kemudian, untuk mengakhiri keterlibatan Sabah dalam sengketa Utara Selatan di Pilipina, Berjaya bermaksud mengakhiri pengungsian 45 ribu pelarian Pilipina Selatan di Sabah. "Setiap hari setiap pengungsi Pilipina itu mendapat uang saku 5 ringgit dari Tun Mustafa. Belum lagi bantuan senjata yang diselundupkan ke sana", begitu seorang pimpinan Berjaya menjelaskan pada wartawan TEMPO. Belum jelas alternatif apa yang mau ditawarkan oleh Tun Fuad pada ribuan pengungsi itu: dipulangkan, atau menjadi warganegara Malaysia. Namun melihat perubahan angin politik di wilayah tetangganya yang sebagian penduduknya masih serumpun dengan orang-orang Sulu dan Moro, Manila juga tidak dapat menyembunyikan kegirangannya. Sampai-sampai seorang jurubicara Istana Malacanang mengatakan: "ada kemungkinan Pilipina akan mencabut klaim konstitusionilnya atas Sabah". Klaim itu, menurut jurubicara pemerintah Manila, "hanyalah suatu strategi pertahanan ke depan guna membendung kerusuhan di Pilipina Selatan". Masa Mustafa rupanya memang berakhir. Rapatkan Namun perlawanan Tun Mustafa belum selesai. Bekas orang kuat Sabah itu tidak tampak hadir dalam upacara pelantikan Menteri Besar Tun Fuad dan Kabinetnya oleh Yang Dipertua Negara Datuk Hamdan Abdullah. Menjelang sidang pertama Parlemen baru 26 April lalu, koran pro-Berjaya Daily Express menceritakan percobaan penyogokan anggota-anggota Parlemen dari Berjaya untuk pindah ke USNO. Dalam Pemilu yang lalu Berjaya telah berhasil merebut 28 kursi dan USNO cuma 20 kursi. Dengan berusaha "membeli" 5 kursi lagi, kata koran itu, USNO mencoba mendominir kembali Parlemen dengan kekuatan 25:23. Alias mayoritas-sederhana. Wakil ketua Berjaya merangkap Wakil Menteri Besar Sabah, Datuk Harris Saleh, yang juga bekas USNO dan pernah dianggap anak oleh Tun Mustafa, menurut Daily Express ditawari uang dan konsesi hutan kalau mau kembali ke USNO dan diangkat menjadi Menteri Besar. Tapi tidak seorang pun anggota Parlemen dari Berjaya mau tukar tempat.