Sapi punya nama, siput punya jalan

JEPANG menghadapi dilema ekonomi yang berat, dan Nakasone ternyata bukan pemimpin yang mampu membuat terobosan. Pekan lalu RUU pajak penjualan nasional yang dipertaruhkan oleh partainya di parlemen, telah dibantai secara dramatis. Sidang Majelis Rendah, Shuglin yang menggugurkan RUU itu, berlangsung tidak tanggung-tanggung: dua hari tiga malam. Sidang maraton ini memang sudah diperkirakan akan terjadi. Tidak heran jika sebagian besar anggota parlemen membawa bekal makanan, bahkan celana dalam cadangan. Menjelang sidang Selasa pekan lalu, Kenzaburo Hara Ketua Shugiin dan Shin Kanemaru, wakil perdana menteri - keduanya dari Partai Liberal Demokrat (LDP) partai PM Nakasone berusaha melobi kelompok oposisi. Targetnya: pengesahan RUU pajak penjualan, yang populer dengan nama: uriage-zei. Namun, partai-partai oposisi, khususnya kelompok sosialis dan komunis, menolak. Karena LDP memang menguasai mayoritas dalam parlemen, sidang berlangsung juga mulai Selasa malam pekan silam. Acara utama Majelis Rendah itu, membicarakan APBN tahun fiskal 1987. Pemerintahan Nakasone yang didukung LDP berusaha menyukseskan uriage-zei karena pajak itu akan menambah pendapatan negara yang kemudian tentu mempengaruhi APBN. Sebetulnya, pembahasan APBN memang setengah dipaksakan, tak lain karena angaran itu akan diperlihatkan Nakasone pada Ronald Reagan. Rabu pekan ini Nakasone direncanakan akan mengadakan pertemuan dengan presiden Amerika Serikat itu di Washington. Sesuai dengan tuntutan Reagan, Nakasone ingin memperlihatkan rencana peningkatan kebutuhan dalam negeri Jepang, yang memungkinkan peningkatan ekspor AS ke Negara Matahari Terbit itu. Sudah lama kebutuhan itu sangat rendah, bukan saja karena industri besar Jepang mempunyai orientasi ekspor, tapi juga lantaran rakyat Jepang terkenal hemat. Lewat kampanye peningkatan kebutuhan dalam negeri, yang disebut Naiju Kakulai, Nakasone berharap popularitas Jepang di luar negeri, khususnya di AS, naik. Pajak penjualan nasional sebesar 5% itu pun bertujuan memperbesar kekuatan pemerintah untuk membeli berbagai produk luar negeri, misalnya pesawat terbang AWACS E3A dari AS. Juga bagi investasi di bidang industri militer di AS. Dengan itu Nakasone berharap Washington sedia memberi kelonggaran bagi masuknya barang-barang Jepang ke AS. Belum lama ini AS menghambat arus masuk benda-benda elektronik Jepang - khususnya mikrocip komputer - dengan menaikkan bea masuk sampai 100%. Sikap garang ini tak lain dimaksudkan untuk mencari keseimbangan dalam perdagangan kedua negara. Dari US$ 92,6 milyar surplus ekspor Jepang tahun lalu, US$ 58,6 berasal dari perdagangannya dengan AS. Pendekatan Nakasone mencari terobosan ekonomi ini, menurut banyak kalangan di Jepang, terlalu spekulatif. Di sisi lain, akibat buruknya bagiJepang malah sudah pasti. Dengan pajak penjualan 5%, produk Jepang akan semakin sulit bersaing di luar negeri. Dewasa ini ekspor Jepang sedang memasuki masa sukar. Selain menghadapi proteksi AS, semakin menguatnya mata uang yen tidak senantiasa menguntungkan, karena komoditi ekspor Jepang ikut naik harganya di luar negeri. Karena itu, uriage-zei memarakkan kegelisahan nasional. Dan popularitas Nakasone merosot tajam karenanya. Setelah berkuasa 32 tahun, baru kini LDP menghadapi tantangan hebat di Majelis Rendah. Mayoritas suara LDP, yang di atas kertas seharusnya bisa mengesahkan RUU pajak penjualan nasional, ternyata kalah menghadapi strategi "akal-akalan" pihak oposisi. Untuk menghindari agenda pembicaraan tentang pajak itu, kelompok Oposisi mengajukan berbagai macam mosi tidak percaya yang berbuntut pada pemungutan suara. Lalu mereka menjalankan strategi Gyuho (jalan sapi) yang pada prtakteknya lebih cocok disebut jalan siput. Akibatnya, pengambilan suara oposisi, yang jumlahnya sekitar 100, makan waktu sampai empat jam. Sedangkan anggota LDP, yang jumlahnya lebih dari 200, hanya memerlukan waktu 20 menit untuk setiap mosi. Nakasone sampai tertidur menghadapi taktik jalan siput ini. Sidang yang dimulai Selasa malam baru selesai Jumat malam. Hasilnya: RUU pajak penjualan nasional untuk sementara "disimpan" alias dipetieskan. Pembicaraan tentang pajak yang kontroversial itu akan diteruskan kelak, oleh sebuah komisi yang dibentuk kemudian. Tapi ini cuma basa-basi politik. Pada hakikatnya, uriage-zei telah dikuburkan . Mungkin serentak dengan berakhirnya jabatan PM Yasuhiro Nakasone, Oktober depan. Jim Supangkat, Laporan Seiichi Okawa (Tokyo)