Setelah rakyat bilang "oui"

SEKITAR 10 juta rakyat Aljazair, 3 November lalu, turun ke jalan. Mereka tidak lagi melancarkan aksi garang dan perusakan, memprotes kebobrokan ekonomi dan politik seperti demonstrasi yang melanda Ibu Kota Aljir awal bulan lalu. Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat pengumpulan suara untuk memberikan hak suaranya pada referendum yang menjanjikan perombakan konstitusi negara. Terhitung, ada 92% dari warga Aljazair yang berpartisipasi dalam referendum itu. Mereka mengesahkan kembali kedaulatannya. Pada hari pemungutan suara Presiden Aljazair Chadii Benjedid sendiri mengingatkan rakyatnya agar memilih yang terbaik bagi bangsa. Di depan khalayak pemilih dan kamera televisi, ia berkampanye dengan membuang kertas bertuliskan Non dan memasukkan ke kotak suara kertas dengan tulisan Oui atau "Ya". Mayoritas pemilih memasukkan Oi. Ini berarti rakyat Aljazair punya suara dalam menentukan kepentingan negaranya. Atau bukan lagi diatasnamakan oleh para penguasa yang bercokol di partai tunggal, Front Liberation Nationale (FLN). Wakil rakyat di DPR (Assemble Populaire National APN) akan lebih bergigi. Para anggota bukan sekadar boneka FLN, karena akan dipilih langsung oleh rakyat. Perdana Menteri, kepala pemerintahan, akan bertanggung jawab kepada DPR. Pemerintah yang dipimpinnya, kalau tidak becus, akan diawasi. Jika perlu, DPR menyuruh mereka mundur. Pejabat pemerintah tidak lagi bisa berlindung di balik partai (FLN). Karena sasaran politik reformasi referendum itu jelas, kelihatannya rakyat pun tak ragu-ragu memberikan suara. "Referendum 3 November itu 'kan peresmian kehendak rakyat saja," tutur Rachim, mahasiswa pertanian yang tidak memilih pada hari Kamis itu, kepada TEMPO. "Mau tidak mau pemerintah harus menuruti keinginan rakyatnya. Bila tidak, kami semua akan turun dan mengamuk di jalan lagi." Yang menentang perombakan konstitusi relatif kecil. Hanya 785.326 kertas suara bertuliskan Non, atau kurang dari 10% dari semua pemilih, ditemukan di kotak suara. Desakan partai terlarang, Parti Communiste Algerienne dan Parti de l'Avant-Garde Socialiste agar rakyat memboikot referendum tidak mempan. Presiden Chadli bersikap cukup simpatik dengan membebaskan beberapa tawanan yang terlibat kerusuhan bulan lalu. Perombakan konstitusi berarti pula awal penghapusan monopoli politik dan ekonomi yang dikuasai kaum Moujahid (tua-tua) yang menguasai berbagai perusahaan dan toko. FLN tidak lagi berkibar karena sudah dibatasi geraknya. Namun, perubahan itu tidak terlalu mencolok setelah referendum. Karena pemerintah telah mempersiapkannya sebelum 3 November. Presiden Chadli, sekjen partai, mencopot status FLN sebagai partai. FLN tidak lain menjadi kekuatan avant garde atau garis depan, yang menghimpun gerakan rakyat seperti mahasiswa atau pekerja. Di bidang pertanian Presiden Chadli -- sejak 1 tahun lalu -- menggalakkan pertanian di Padang Pasir Sahara yang meliputi 80% luas negeri itu. Tanah dibagi secara cuma-cuma. Pemerintah memberikan bantuan kredit untuk pembelian peralatan pertanian -- sebagian asal Jepang. Yang mungkin menggembirakan, "penghijauan" Sahara menjadi lahan pertanian yang sepenuhnya dltangani swasta. Dengan demikian, FLN yang kini bukan lagi sebagai partai tunggal, mungkin negeri itu akan melangkah ke sistem banyak partai. Namun, Presiden Chadli sendiri merasa bahwa Aljazair kini belum saatnya memasuki era multipartai. Langkah yang diambil pemerintah seusai referendum dinilai mengarah ke perbaikan dan demokrasi. Tanggal 5 November, 2 hari setelah referendum diterima rakyat, Presiden Chadli mengangkat seorang perdana menteri, Kasdi Merbah. Lelaki berumur 50 tahun ini adalah bekas menteri kesehatan (1988), menteri pertanian yang sukses (1987), anggota biro politik FLN, dan peuang kemerdekaan. Tugas utamanya sekarang adalah membentuk kabinet yang dijanjikan lengkap akhir pekan ini. Ia akan menyusun program pemerintah dengan titik berat memperbaiki bidang moneter. Perbaikan akan komplet, mungkin, setelah FLN berkongres dalam waktu dekat. Kongres akan mengatur perubahan konstitusi dan menunjuk sekjen partai yang nantinya menjadi presiden Aljazair.