Siapa Anggota G20 yang Datang Bila Vladimir Putin Hadir di Bali

Perbesar

Unggahan Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Kanada, Chrystia Freeland, (rok biru) saat melakukan aksi walkout bersama perwakilan Amerika, Kanada, dan Inggris. Twitter Chrystia Freeland/@cafreeland

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pertemuan para kepala negara anggota G20 terganjal kehadiran Putin.
Negara-negara Barat menolak kehadiran Rusia di G20.
Belum ada negara yang memberikan keputusan akhir mengenai kehadiran pemimpinnya.

AMERIKA Serikat belum memberikan kata-kata terakhir mengenai rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November mendatang. Sekretaris Pers Gedung Putih Jane Psaki menyatakan Amerika menyambut baik kedatangan atau undangan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke pertemuan itu. Namun Psaki menegaskan kembali sikap Presiden Amerika Joe Biden yang menolak kehadiran Putin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pertemuan itu akan terjadi enam bulan lagi dan Amerika belum bisa menyatakan sikap akhirnya sekarang. “Kami tidak dapat memprediksi pada titik ini seperti apa bentuknya,” kata Psaki dalam konferensi pers pada Jumat, 29 April lalu. “Tapi kami telah menyampaikan pandangan kami bahwa kami tidak berpikir mereka (Rusia) harus menjadi bagian dari (pertemuan) itu, secara publik ataupun pribadi.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Negara-negara Barat umumnya menolak kehadiran Putin dalam pertemuan G20. Ini tampak, misalnya, dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G20 di Washington, DC, pada 20 April lalu. Perwakilan Amerika, Kanada, dan Inggris meninggalkan forum ketika delegasi Rusia berbicara. “Kami bersatu untuk mengecam perang Rusia-Ukraina dan akan mendorong koordinasi internasional yang lebih kuat untuk menghukum Rusia,” tulis Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak di Twitter mengenai alasan mereka melakukan walkout.

Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Kanada, Chrystia Freeland, juga melakukan walkout. “Pertemuan pekan ini di Washington adalah tentang mendukung ekonomi dunia—dan invasi ilegal Rusia atas Ukraina adalah ancaman besar bagi ekonomi global. Rusia seharusnya tidak berpartisipasi atau dimasukkan ke pertemuan ini,” ucapnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko tiba di Kosmodrom Vostochny di Wilayah Amur, Rusia 12 April 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

“(Sikap) kami sudah sangat jelas—Amerika Serikat, Kanada, dan lain-lain—kami sangat prihatin bila duduk di seberang meja dengan seseorang yang telah, secara cukup tepat, dituduh melakukan kejahatan perang,” tutur Perdana Menteri Australia Scott Morrison kepada wartawan di Sydney pada Ahad, 1 Mei lalu, seperti dikutip AAP.

Seperti Amerika, Australia belum memberikan sikap akhirnya. “Kami tidak tahu bagaimana situasi (di Ukraina) pada November tahun ini,” ujar Morrison. Dia mengatakan Australia akan berkonsultasi dengan negara-negara lain yang berpikiran sama tapi, kuncinya, “Kami ingin memastikan G20 di Indonesia berjalan sukses.”

Australia sedang dalam masa transisi. Negeri itu akan menggelar pemilihan umum pada 21 Mei nanti. Morrison akan bersaing dengan Anthony Albanese, tokoh Partai Buruh. Juru bicara Partai Buruh, Jim Chalmers, mengatakan dia juga prihatin mengenai rencana kehadiran Putin dalam G20. “Keanggotaan G20 adalah masalah bagi G20, tapi kami telah membuat pandangan kami tentang Tuan Putin sangat jelas,” katanya. Namun keputusan apakah Albanese, jika terpilih untuk membentuk pemerintahan, akan hadir atau tidak “harus dibuat oleh orang lain”.

Jerman juga menunda keputusan akhirnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan duduk dengan Putin dalam pertemuan G20 nanti. “Kami akan memutuskanya jika masalah itu muncul,” tuturnya seperti dikutip DW.

Sejauh ini Rusia masih mendapat dukungan dari Cina dan India. Cina tidak mengutuk invasi Rusia dan Presiden Xi Jinping malah mengecam sanksi negara-negara maju terhadap Rusia atas perang tersebut.