Sita saddam

SADDAM Hussein mendapat sanksi lagi. Jumat pekan lalu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah sanksi baru: pembekuan seluruh kekayaan milik Irak yang kini tersimpan di sejumlah bank di dunia. Dengan demikian, kekayaan Irak yang diperkirakan bernilai total US$ 500 juta sampai US$ 1 milyar itu harus disetorkan ke PBB. Menurut ketentuan yang didukung seluruh anggota Dewan Keamanan itu -- kecuali Cina yang abstain -- dana tersebut akan digunakan untuk tiga keperluan: membayar ganti rugi para korban invasi militer Irak ke Kuwait, membantu proyek kemanusiaan di Irak, dan membiayai operasi penghancuran senjata nuklir di Irak. Proyek kemanusiaan itu meliputi pembelian obat-obatan dan bahan makanan penduduk sipil, terutama suku Kurdi di Irak utara yang ditindas Saddam. Lagi-lagi sejumlah pengamat menyangsikan bahwa sanksi itu bisa berjalan efektif. Soalnya, hanya sejumlah kecil negara -- seperti AS, Arab Saudi, dan Turki -- yang diduga bersedia menjalankan sanksi PBB itu. Sedangkan para bankir negara lain tetap menyimpan aset Irak bagi kepentingan mereka sendiri. Lagipula, menurut sejumlah sumber, simpanan Irak yang ditaksir cuma US$ 800 juta itu jauh di bawah angka US$ 100 milyar, ganti rugi yang harus dibayar Irak akibat invasinya ke Kuwait. Tentu saja Irak memprotes sanksi baru ini. Menteri Penerangan Irak, Hamid Youssef Hummadi, menyebutkan bahwa penyitaan itu tak ubahnya seperti "perampokan gaya koboi Texas yang dilakukan bandit-bandit Barat." Memang ada peluang berkelit bagi Irak, yakni bila negara ini mau menyisihkan 30% penjualan minyaknya yang US$ 17 milyar setahun itu, untuk mengangsur kompensasi buat ulahnya dua tahun lalu. Karena itulah kini Irak tengah berunding dengan PBB agar diizinkan menjual minyaknya senilai US$ 4 milyar dalam setengah tahun ini. Separuh di antaranya akan disisihkan untuk membeli obat-obatan dan makanan yang dibutuhkan Irak, setelah dipotong angsuran pembayaran ganti rugi. Irak pun menyatakan bersedia membantu pengungsi Bosnia dan korban kelaparan Somalia bila penjualan minyak tambahan itu, yang menurut sanski PBB termasuk dalam daftar sanksi tak diperbolehkan, diizinkan. Tampaknya PBB akan mengizinkan, mengingat tak mudah menyita harta Irak di berbagai penjuru dunia itu. DP