PARA sultan Malaysia rupanya masih terus dipreteli hak-hak istimewanya. Tahun lalu, pemerintahan pusat secara radikal memangkas kekuasaan kesembilan sultan di negeri itu, lewat penghapusan pasal 38 ayat 4 dari undang-undang dasarnya. Akibatnya, para sultan itu kini tak lagi memiliki kekebalan hukum. Rabu pekan lalu, Sultan Johor Iskandar Mahmood, yang sudah rontok itu, makin dilucuti. Kabinet Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyetujui pembubaran pasukan Timbalan Setia Negeri (TSN), tentara pribadi Sultan Iskandar Mahmood. Johor adalah kesultanan satu-satunya yang memiliki pasukan khusus. Pasukan TSN, yang beranggota 228 orang dan bersenjata senapan ringan otomatis, dibentuk tahun 1886, setelah ''Perjanjian Setia'' diteken Sultan Abu Bakar dan Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Inggris. Pasukan yang dimulai dengan 60 pemuda Melayu itu dimaksudkan untuk melindungi Sultan Johor dan keluarganya tanpa bantuan tentara Inggris. Selama ini, biaya operasional TSN ditanggung pemerintah daerah Johor, dengan ongkos hampir 3 juta ringgit setiap tahun. Pasukan itu tak berada di bawah kekuasaan angkatan bersenjata ataupun kepolisian Malaysia. Kesetiaan TSN kepada Sultan Iskandar Mahmood memang diketahui umum. Sultan Johor ini dikenal sebagai sultan yang terkaya, dan banyak berulah. Akibat memukul seorang pelatih hoki, ia menjadi sultan pertama yang diajukan ke meja pengadilan. Gara-gara itulah pemerintah pusat bertindak untuk membatasi kekuasaan kesembilan sultan di Malaysia. Kemudian, terungkaplah 23 kasus penganiayaan yang dilakukan olehnya, maupun oleh anak sulungnya, Tunku Ibrahim. Konon, ulah mereka dibantu anggota TSN yang selalu mengawal ke mana-mana. Harian The New Straits Times belum lama ini memberitakan beberapa contoh lain penyalahgunaan wewenang TSN. Misalnya, mereka sering memaksa pengemudi yang menolak berhenti saat mobil sultan lewat agar membayar denda tinggi. Pembubaran TSN itu didukung penuh Menteri Besar Johor, Tan Sri Muhyiddin Yassin. ''Tugas menjaga keamanan keluarga kesultanan kini dilakukan oleh Angkatan Tentara Malaysia,'' kata Muhyiddin. Diakuinya pula, keputusan pembubaran itu demi ketertiban umum. Namun, pembubaran pasukan pribadi Sultan Johor itu ternyata baru dilaksanakan setelah akta pembentukan Johor Military Force tahun 1915 dihapuskan dan akta Angkatan Bersenjata tahun 1972 dimodifikasi. Sebab, kedua akta itulah yang memberlakukan adanya TSN. Akan menganggurkah tentara sultan itu? Mereka akan diterima dalam tubuh tentara nasional. ''Mereka yang tidak mau boleh ikut pemerintahan sipil Johor,'' ujar Menteri Pertahanan Malaysia, Najib. Hanya saja, para anggota TSN sebelumnya harus menyerahkan persenjataannya kepada tentara nasional. Dan tidak otomatis mereka diterima. Ada seleksi. Mereka yang memiliki rekor buruk, tentu, tak lalu direkrut. Satuan yang bisa memanfaatkan pengalaman mereka sudah tentu Resimen Kerajaan Melayu, yang tugasnya menyangkut acara-acara resmi atau pengawalan tamu-tamu negara, bukan satuan tempur. ''Keputusan ini mempertimbangkan kepentingan para anggota TSN sehingga tidak merugikan mereka,'' kata Najib. Memang, yang dirugikan tak lain Sultan Johor. YI (Jakarta) dan EHA (Kuala Lumpur)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini