Tak Akan Perlu Pulau Tak Akan Perlu Pulau ?

DUA kantor tak menyolok diam-diam ditutup di Hanoi dan kota Ho Chi Minh bulan lalu. Bagi sebagian orang Vietnam, kantor tak resmi itu diketahui sebagai tempat penduduk, terutama yang keturunan Cina, mencari jalan untuk keluar dari negeri komunis itu. Ada cerita bahwa kedua kantor yang bekerja sejak pertengahan 1978 itu langsung berhubungan dengan Perdana Menteri Pham Van Dong. Yang pasti, pemerintah Vietnam mustahil tak tahu akan operasi itu. Kini itu semua dihentikan, setelah dunia luar mulai menuding bahwa - arus pengungsi yang bergelombang dari Vietnam sebenarnya diatur oleh pemerintah Vietnam sendiri. Tak Hilang Tak mengherankan bahwa akhir-akhir ini ada gejala menurunnya jumlah pengungsi. Terutama yang datang ke Malaysia: bulan lalu cuma 2.300, sementara tahun lalu pernah mencapai 15.000 di bulan Nopember. Memang belum ada tanda bahwa arus ke wilayah Asia Tenggara lain juga merosot, tapi diakui oleh para pengamat: makin tak mudah pergi ke luar Vietnam. Jika para pengungsi kian sedikit, lantas apa gunanya Indonesia: menawarkan sebuah pulau pengungsi? Pekan lalu, Wakil Komisioner Tinggi PBB untuk urusan pengungsi, Dale de Haan mengatakan bahwa pulau itu mungkin "tak diperlukan". Menurut de Haan yang baru berkunjung ke Hanoi, bahwa pemerintah Vietnam sudah mulai setuju untuk mengijinkan orang berpindah "secara teratur" dari negeri itu. Harian The Asian Wall Street Journal dalam laporannya Kamis lalu menyebut bahwa sikap baru Vietnam itu karena tak ingin hubungannya dengan Asean memburuk, terutama setelah menyerbu Kamboja Desember yang lalu. Tapi itu tak berarti tak ada lagi orang pergi dari Vietnam. Hanya nanti tak akan berupa emigran setengah-resmi, melainkan pelarian betul-betul. Betapa pun, Indonesia telah menawarkan sebuah jalan penolong yang praktis dan berperikemanusiaan. Kalau tak dipakai lagi, juga tak hilang itu pulau.