Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PEMILU telah usai. Tapi aksi protes masih terus berlanjut di Korea Selatan. Pekan lalu, polisi antihuru-hara diperintahkan lagi turun ke jalan untuk membubarkan massa yang melakukan unjuk rasa di muka Gereja Katolik Myongdong, Seoul. Massa yang berhadapan dengan satuan polisi antihuru-hara itu adalah peserta rapat protes yang diselenggarakan tokoh oposisi Kim Dae-Jung, Ketua Partai Perdamaian dan Demokrasi (PPD). Jumlah mereka yang melakukan unjuk rasa sekitar 1.000 orang lebih dari separuhnya mahasiswa. Tujuan Kim menyulut suasana yang mulai adem di Korea Selatan tak lain untuk menekan pemerintah agar mempraktekkan "sistem pemilih kecil" bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Nasional, yang akan diadakan April nanti. Tekanan itu dijawab alat-alat negara dengan menggunakan granat-granat gas air mata setelah para pemrotes melempari mereka dengan batu dan bom molotov. Pemerintah, sejak pertengahan Januari lalu, sebenarnya telah melakukan serangkaian pertemuan dengan kelompok oposisi untuk mempersiapkan sistem pemilihan perwakilan itu. Tapi, sebegitu jauh, tak terdapat kecocokan. Partai Keadilan Demokrasi (DJP) pimpinan Roh Tae-Woo, yang memenangkan pemilihan umum lalu, misalnya, lebih menyukai formula satu sampai tiga wakil rakyat dipilih berdasarkan total suara. Tapi Kim lebih menyukai calon dipilih atas jumlah pemilih yang ditetapkan. Menurut para analis politik, Kim ingin agar popularitasnya di Provinsi Chola, di barat daya Korea Selatan, yang merupakan daerah basisnya dalam pemilu lalu, tetap terjamin. Melihat massa yang turun berdemonstrasi cuma 1.000 orang, diduga Kim tak lagi mendapat simpati umum. Barangkali rakyat kecewa kepada Kim Dae-Jung, juga kepada Kim Young-Sam, karena mereka enggan mencalonkan diri dalam satu partai pada pemilihan umum, Desember lalu. Akibat perpecahan kedua tokoh oposisi itu, pintu kemenangan bagi Roh Tae-Woo, calon yang disokong Presiden Chun Doo-Hwan, jadi terbuka. Tapi ada juga pengamat politik di Seoul menduga faktor yang menimbulkan demonstrasi minggu lalu bukan soal formula pemilihan anggota Dewan Perwakilan Nasional. Melainkan soal pembantu-pembantu presiden terpilih Roh Tae-Woo, yang akan dilantik pekan ini. Sebab, susunan kabinet yang diumumkan Roh baru-baru ini banyak dikecam khalayak, terutama kaum oposisi, dan media massa terkemuka. Adapun mereka yang terpilih untuk duduk dalam kabinet mendatang umumnya muka baru, termasuk Lee Hyun-Jae, bekas rektor sebuah universitas, yang dipercaya menjabat perdana menteri. Bekas Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal (Purn.) Oh Ja-Bok menjadi menteri pertahanan. Pos-pos kementerian perdagangan dan industri, pertanian dan perikanan, sains dan teknologi, pendidikan, serta kebudayaan dan penerangan, juga akan dipegang oleh orang-orang baru. Kedudukan Rah Wong-Bae, yang sekarang menjabat menteri perdagangan dan industri, akan melambung. Ia menduduki wakil perdana menteri dan sekaligus menjabat menteri perencanaan nasional. Sisanya masih dipegang oleh orang-orang lama. Tokoh-tokoh seperti Menteri Luar Negeri Choi Kwang-Soo, Menteri Dalam Negeri Lee Sang-Hee, Menteri Keuangan Sakong II, Menteri Kehakiman Chung Hae-Chang, Menpora Cho Sang-Ho, Menteri Pembangunan Choi Dong-Sub, dan Menteri Komunikasi Oh Myung masih akan tetap bertahan dalam kabinet sampai lima tahun lagi. Total kabinet baru itu akan terdiri atas 15 menteri baru dan tujuh menteri lama. Surat kabar terkemuka Dong-A Ilbo memberi cap pada susunan kabinet baru itu sebagai mengecewakan, dan tak lebih dari "perpanjangan masa lalu". Partai oposisi PPD menyebutnya sebagai "pembongkaran setengah-setengah pemerintahan Chun Doo-Hwan" . Ahn Dong-Sun, juru bicara PPD, bahkan menghubungkan susunan kabinet itu dengan kecurangan yang dipraktekkan pemerintahan Chun dalam pemilu lalu dan yang akan datang. "Bukti bahwa anggota-anggota kabinet yang menyetir pemilihan presiden yang lalu mengungkapkan keinginan untuk melakukan penipuan lagi dalam pemilihan mendatang," tuduh Ahn. Ia bahkan mencap itu sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi dan rakyat Korea. Menurut seorang juru bicara, yang mewakili Roh Tae-Woo, yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih anggota kabinet baru itu agar "stabilitas dan kesinambungan pemerintahan terpelihara mengingat akan berlangsungnya Olimpiade, adanya masalah-masalah politik yang masih belum tuntas, dan demi pembangunan ekonomi." Dan, itu bisa berarti turunnya Presiden Chun Doo-Hwan, dan naiknya Roh TaeWoo, belum menjamin ketenangan di Korea Selatan. A. Dahana, Laporan kantor-kantor berita
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo