Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai menilai Bangkok memahami persoalan yang berkaitan dengan krisis Myanmar karena punya perbatasan langsung. Itu yang menjadi dasar ia turun tangan dalam menyelesaikan isu tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Indonesia jauh dari Myanmar, tidak tahu apa yang terjadi setiap hari. Thailand, India, terdampak. Begitu juga negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar terpengaruh,” kata Don saat ditemui usai pertemuan para menteri luar negeri anggota ASEAN di Jakarta pada Kamis, 13 Juli 2023.
Don, tanpa membeberkan bukti, menjelaskan kejahatan transnasional di negaranya terkait narkoba, persenjataan, perdagangan manusia selama kekacauan terjadi di Myanmar, meningkat.
Myanmar dilanda ketidakstabilan politik dan ekonomi pasca-kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih dari sipil yang dipimpin Suu Kyi pada 2021. Ratusan orang tewas dan ribuan orang ditangkap – terjadi penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta penyiksaan yang meluas di Myanmar.
Perpecahan di antara negara-negara anggota masih membayangi ASEAN, yang tahun ini diketuai Indonesia. Upaya Thailand pada bulan lalu untuk membujuk negara-negara tetangganya agar mau kembali berdialog dengan para jenderal penguasa di Myanmar, memicu polemik dan dikhawatirkan dapat merusak pendekatan ASEAN. Bangkok menggelar kegiatan serupa dua kali.
Don juga mengaku telah bertemu dengan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi pada Minggu, 9 Juli 2023. Dia adalah pejabat asing pertama yang diberikan akses ke peraih Nobel Perdamaian sejak penahanannya oleh militer Myanmar lebih dari dua tahun lalu.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan lima butir konsensus yang disepakati oleh ASEAN masih menjadi pegangan utama dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Implementasi 5PC harus tetap menjadi fokus ASEAN. 5PC yang dimaksud Retno adalah kesepakatan yang dicapai di Jakarta dua tahun lalu mencakup penghentian permusuhan, memungkinkan dialog inklusif, dan memberikan akses penuh ke bantuan kemanusiaan bagi Myanmar.
Menteri Luar Negeri Don membela manuvernya itu sesuai artikel 14 dokumen yang dirilis usai KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja, yang berbunyi 'ASEAN akan mempertimbangkan menjajaki pendekatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan Konsensus Lima Poin'.
Kepemimpinan Indonesia sudah melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk junta militer dan pemerintahan bayangan sipil atau NUG dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Jakarta mendorong de-eskalasi kekerasan dan penghentian penggunaan senjata, serta mengusahakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang membutuhkan.
DANIEL A. FAJRI
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
Foto 
