Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk memutus keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dikutip dari Politico, tindakan yang memberlakukan kembali kebijakan yang berlaku selama pemerintahan Trump terakhir, akan dilakukan pada hari ketika Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
AS telah lama menuduh dewan tersebut memberikan perlakuan tidak adil terhadap Israel dan memberikan perlindungan kepada pemerintah yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya, pemerintahan Biden juga telah menghentikan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, yang dikenal sebagai UNRWA.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB tersebut pada Selasa, 11 Februari 2025, hari yang sama ketika Gedung Putih diperkirakan akan menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seorang kritikus lama PBB, dan khususnya UNRWA.
Dilansir dari Aljazeera, sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari 2025, Trump telah menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris, yang juga ia tarik selama masa jabatan pertamanya yang kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Biden. Penarikan diri AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB oleh Trump juga bukan yang pertama bagi Trump, yang menarik diri dari dewan tersebut pada masa jabatan pertamanya.
Ketika pemerintahan Trump keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia pada 2018, utusan Trump untuk PBB saat itu, Nikki Haley, mengklaim langkah tersebut disebabkan oleh “bias kronis” terhadap Israel dari badan tersebut, yang terdiri dari 47 negara anggota PBB yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Berdasarkan laporan Politico, Gedung Putih dalam lembar fakta mengatakan dewan tersebut belum memenuhi tujuannya dan terus digunakan sebagai badan perlindungan bagi negara-negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan.
"Pada tahun 2018, tahun ketika Presiden Trump menarik diri dari UNHRC dalam pemerintahan pertamanya, organisasi tersebut mengeluarkan lebih banyak resolusi yang mengutuk Israel daripada gabungan resolusi Suriah, Iran, dan Korea Utara," keterangan dokumen Gedung Putih dikutip dari Politico.
Pengabaian AS Terhadap Hak Asasi Manusia
Dikutip dari Amnesty.org.au, Penarikan diri AS terjadi di tengah penangguhan pendanaan untuk UNRWA dan program USAID yang mendukung masyarakat Palestina. Tindakan ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, di mana jutaan orang menghadapi kelaparan, kekurangan medis, dan penghancuran infrastruktur penting. Pemblokiran bantuan dan konteks politik yang lebih luas menunjukkan upaya bersama untuk membersihkan etnis dengan memaksa warga Palestina mengungsi ke Mesir dan Yordania, yang merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas.
Laman tersebut mengatakan penarikan diri Pemerintahan Trump dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan contoh terbaru dari pengabaian AS terhadap hak asasi manusia dan kerja sama internasional. Meskipun AS saat ini bukan anggota tetap HRC, keluarnya AS dari keanggotaannya menandakan pengabaian terang-terangan terhadap mekanisme multilateral yang meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia.
Dewan HAM memainkan peran penting dalam menyelidiki dan mengungkap pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Mandatnya sangat penting dalam memastikan bahwa negara-negara menegakkan kewajiban hak asasi manusia mereka. Dengan memblokir pendanaan untuk UNRWA dan USAID, AS telah memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, yang secara efektif memutus jalur kehidupan bagi jutaan warga Palestina yang mengungsi.
Foto 
