Tuduhan Bergilir Pada Bani Sadr

"INI bukanlah republik yang saya bisa bangga menjadi presidennya," tulis Abolhassan Bani Sadr untuk koran Enghelab-e-Islami (Revolus islam). Pernyataannya ini tentu saja mengejutkan. Kebetulan kalangan mullah sedang mengecam kepemimpinannya. Terutama sejak terjadi kerusuhan dalam rapat raksasa di Universitas Teheran. Rapat raksasa 5 Maret itu diadakan untuk memperingati wafatnya bekas PM Mohammad Mossadeq. Serangan mendadak dari kelompok Hisbullah membuatnya kacau. Kantor Berita Pars melaporkan pengikut Bani Sadr melawan Hisbullah -- kelompok bersenjata pendukung mullah -- selama 3 jam. Akibatnya 45 orang cedera. Republic Islam -- koran resmi Partai Republik Islam (PRI) -- sebelumnya memberitakan 4 orang tewas. Kerusuhan kali ini kelihatannya berakibat panjang. Presiden Bani Sadr secara terbuka langsung menuduh Hisbullah sebagai pengacau. Tentu saja kalangan mullah membantahnya. PM Mohammad Ali Rajai, yang biasanya memihak PRI, menuduh Bani Sadr menggunakan kekuasaan hukum sewenang-wenang. Sehari setelah kerusuhan itu pengawal Bani Sadr memang menahan beberapa anggota Hisbullah yang diduga terlibat. Menurut sumber PRI, 80 anggota partai itu telah ditahan oleh pasukan pengawal presiden. "Yang memulai kerusuhan itu adalah kaum kontra revolusi yang berpura-pura mendukung Bani Sadr," kata PM Rajai dalam suatu pidato televisi. Ia juga menyatakan pengawal presiden tidak berhak melaksanakan tugas keamanan umum. Dan secara bertubi-tubi Bani Sadr dipersalahkannya. Ayatullah Khalkali, bekas Ketua Mahkamah Revolusioner, bahkan menuntut agar Presiden Iran itu dipecat. "Saya yakin bahwa Presiden Bani Sadr telah mengkhianati Konstitusi. Ia harus diadili," kata Khalkali. Keesokan harinya, 9 Maret, ratusan pendukung kaum mullah melakukan aksi duduk di kantor Kejaksaan Tehcran. Mereka menuntut semua tahanan yang terlibat dalam kerusuhan itu supaya dibebaskan. Menteri Dalam Negeri, Ayatullah Mahdavi Kani, hari itu juga mengumumkan larangan berdemonstrasi. Ia menuduh bahwa aksi kerusuhan ini ditunggangi oleh kekuatan antek Amerika. "Musuh seperti ini berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dari perang dengan Irak," ujarnya. Memang pertentangan antara kelompok Bani Sadr dan para mullah ini sudah mendekati puncaknya. Dan Bani Sadr tampak jengkel sekali. "Saya akan melawan dan tidak akan membiarkan ketidakadilan berlanjut, meskipun itu harus dibayar dengan mundur dari jabatan," tulis Bani Sadr dalam Enghelab-e-Islami. Sikapnya ini ternyata tak meredakan situasi. Jaksa Agung, Mossavi Ardebili, mengatakan bahwa Presiden Bani Sadr mungkin harus menghadap Mahkamah Agung untuk menjawab tuduhan terhadapnya. Dalam suasana yang semakin tegang, Komando Angkatan Bersenjata Iran mengumumkan dibentuknya pasukan khusus pengawal presiden. Selama ini sebagian besar pengawal presiden datang dari Pengawal Revolusi. Loyalitas Pengawal Revolusi belakangan ini diragukan -- terutama terhadap Bani Sadr -- hingga pasukan pengawal presiden itu terpaksa diganti. Ayatullah Khomeini, menghadapi situasi seperti ini, hanya bisa berkata, "Saya akan menindak siapa yang bersalah." Seruan Khomeini agar rakyat tetap tenang belum meredakan keadaan. Namun semua penyelesaian selalu dianggap tergantung pada sang ayatullah. Tekanan ke arah Bani Sadr dan pendukungnya jelas semakin gencar. Abbas Amir Entezam, bekas Wakil PM di masa kabinet Mehdi Bazargan, misalnya, akan diadili. Ini pertama kali seorang bekas menteri yang pernah ikut menumbangkan Syah akan diadili. Entezam yang dikenal dekat dengan Bazargan dituduh jadi agen CIA, suatu siasat para mullah memojokkan Bani Sadr. Selama ini Bani Sadr selalu berusaha membelanya.