KEPERCAYAAN rakyat Jerman Barat, terhadap para politikus kini diuji. Sementara masyarakat negen itu bertanya "dapatkah pengaruh politikus dibeli", skandal suap Flick terhadap tokoh politik memperluas nama-nama "korban". Flick, perusahaan raksasa milik keluarga, menurut catatan penuntut umum di Bonn, memberikan sumbangan kepada partaipartai politik DM 25 juta (hampir Rp 9 milyar) selama 1970-an. Waktu itu, perusahaan pemilik pabrik baja, tank, amunisi, dan mobil itu menikmati pembebasan pajak DM 800 juta. Fakta ini sekarang berada di tangan komisi penyidik dari Parlemen. Pekan lalu, pengusutan sudah sampai pada diri kanselir Jerman Barat Helmut Kohl. Dalam pemeriksaan, Kohl mengakui bahwa partainya, Kristen Demokrat (CDU), antara 1977 dan 1979 menerim.sumbangan Flick sebesar DM 155.000. Sumbangan itu, katanya, adalah wajar. Dia menyatakan tak mempergunakan pengaruhnya sedikit pun buat memberikan keringanan pajak bagi Flick. Masalah keringanan pajal ini tampaknya akan menad tanggung jawab bekas menter perekonomian Otto Lambsdorff - yang meletakkan ja batan Juni lalu. Lambsdorf dari Partai Demokrat Bebas (FDP) kini menunggu pemeriksaan pengadilan. Menteri perekonomian terdahulu, Hans Friderichs, juga dari FDP, pun harus meninggalkan jabatannya awal 1970-an gara-gara kasus serupa. Korban lain ialah ketua Bundestag (Parlemen), Rainer Barzel, yang melepaskan jabatannya 25 Oktober. Tokoh CDU ini dituduh menerima DM 1,7 juta dari Flick untuk mengalah dalam pemilihan ketua partai. Itulah sebabnya Helmut Kohl terpilih, dan akhirnya tokoh konservatif yang disukai Flick ini naik ke kursi perdana menteri. Tapi Barzel menyangkal tuduhan itu. Pengusutan juga sampai pada bekas presiden Walter Scheel. Jumat pekan lalu, tokoh FDP ini mengaku di depan komisi penyidik bahwa dia pernah menerima sumbangan dari seorang pengusaha toko serba ada sebanyak US$ 2 juta buat mengatasi krisis keuangan partai. Pengakuan Scheel ini berhubungan erat dengan pemeriksaan atas Menlu HansDietrich Genscher, juga dari FDP, sebelumnya. FDP disebut menerima sogok agar menghentikan koalisinya dengan Partai Sosial Demokrat (SDP) yang mengakibatkanturunnya PM Helmut Schmidt pada 1982. Keterlibatan para politikus dalam skandal ini - walau Presiden Richard von Weizsaecker menyebut peristiwa seperti itu biasa terjadi di negeri demokratis - dikhawatirkan bisa membuat rakyat Jerman Barat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka. Undang-undang yang melarang partai menerima sumbangan lebih dari DM 1.000 dari dermawan tak dikenal baru berlaku sejak 1 Januari lalu. Tapi di mata rakyat Jerman, yang percaya bahwa politik harus dimainkan dengan bersih, bantuan bisnis besar terhadap Nazi tempo hari belumlah pupus sama sekali. Perusahaan Flick, yang didirikan Friedrich Flick dan berpusat di Dusseldorf, sudah lama terlibat sogok-menyogok. Seusai Perang Dunia II, di pengadilan Nuremberg, yang memeriksa kejahatan perang, Flick mengakui menyokong Nazi di bawah Republik Weimar yang goyah itu. Katanya, tidaklah salah jika dia memberikan jaminan keuangan bagi politik. Apakah politikus yang menerima sumbangan Flick dalam 1970-an telah melakukan kesalahan di mata publik Jerman ? Jawabannya masih jauh Pemilihan umum baru akan diselenggarakan pada 1987. Tapi kini terlihat bahwa baik SDP maupun Partai Hijau, yang tengah naik pamornya, mungkin tak akan dapat mengimbangi dominasi CDU. Dalam menghadapi skandal Flick ini, CDU pun punya senjata untuk membela diri. Keringanan pajak yang diberikan kepada Flick, kata mereka, sudah terjadi di masa pemerintahan koalisi SDP--FDP--saat itu CDU duduk di kursi oposisi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini