Vladimir Putin Kim Jong-un

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kim Jong-un bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas kerja sama militer.
Rusia juga akan membantu Korea Utara mengembangkan teknologi satelit.
Filipina membuat peta baru sebagai tandingan peta baru Cina, yang mengklaim Laut Cina Selatan.

KIM Jong-un, pemimpin Korea Utara, dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas “kemungkinan” kerja sama militer. Hal itu muncul dalam pertemuan mereka yang dijaga ketat di Bandar Antariksa Vostochny di wilayah Amur, Timur Jauh Rusia, pada Rabu, 13 September lalu, setelah Kim Jong-un tiba dengan kereta api perang lapis baja pribadinya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rusia juga akan membantu Korea Utara mengembangkan satelit. Tidak ada pengumuman resmi tentang hasil pertemuan itu. Namun, ketika seorang wartawan bertanya kepada Putin saat tiba di Vostochny apakah Rusia akan membantu Korea meluncurkan satelit dan roketnya sendiri, Putin menjawab bahwa itulah alasan mereka datang ke bandar tersebut. “Pemimpin Korea Utara menunjukkan minat yang besar terhadap luar angkasa, peroketan, dan mereka mencoba mengembangkan (teknologi) luar angkasa. Kami akan menunjukkan obyek baru kami,” kata Putin seperti dikutip CNN.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kim Jong-un juga mengunjungi fasilitas produksi pesawat militer dan sipil di Kota Komsomolsk-on-Amur dan pabrik pesawat Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ). Pemimpin Korea itu didampingi oleh Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Industri dan Perdagangan Rusia. Kim antara lain mengunjungi fasilitas produksi jet tempur Su-35 dan Su-57 serta pesawat penumpang SSJ. “Kim Jong-un dan Denis Manturov mensurvei fasilitas produksi jet tempur dan bengkel perakitan akhir jet tempur Su-35 serta kompleks penerbangan garis depan generasi kelima Su-57,” ucap pemerintah Rusia seperti dikutip kantor berita pemerintah Rusia, TASS.

Amerika Serikat yakin program satelit Korea Utara juga bertujuan meningkatkan kemampuan rudal balistiknya karena teknologinya serupa. Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengakui adanya kekhawatiran bahwa bantuan Rusia dengan teknologi satelit akan meningkatkan program rudal Korea Utara. “Hal ini cukup meresahkan dan berpotensi melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah disetujui oleh Rusia di masa lalu,” kata Miller, seperti dikutip BBC. Awal tahun ini, Korea Utara dua kali mencoba dan gagal meluncurkan satelit mata-matanya.

Filipina

Peta Baru Tandingi Cina

PEMERINTAH Filipina sedang membuat peta baru yang menunjukkan hak negara tersebut di Laut Filipina Barat dan Laut Cina Selatan. “Kami berharap dapat segera mengumumkan peta Filipina yang baru.... Kami sedang mempertimbangkannya dengan serius,” tutur Jonathan Malaya, Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina, seperti dikutip Malaya Business Insight, Kamis, 14 September lalu.

Anggota Marinir Filipina melakukan upcara di Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly, di Laut Cina Selatan, Maret 2014. REUTERS/Erik De Castro

Malaya mengatakan peta baru itu akan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang memberi zona ekonomi eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut kepada negara-negara pesisir, seperti Filipina. Beberapa wilayah yang diduduki dan diklaim oleh Cina di Laut Filipina Barat termasuk ke ZEE Filipina.

Filipina dan Cina sudah lama bersengketa mengenai batas laut kedua negara di Laut Cina Selatan, khususnya Thomas Shoal Kedua atau Beting Ayungin di perairan tersebut. Filipina mengklaim wilayah itu sebagai ZEE-nya dan menduduki Sierra Madre, pos jaga berupa kapal bekas yang terparkir di Thomas Shoal Kedua. Pada 2014, Cina mereklamasi Karang Mischief, atol yang terletak sekitar 40 kilometer dari Sierra Madre dan mengklaim wilayah sekitarnya. Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan wilayah itu milik Filipina pada 2016, tapi Cina menolak putusan tersebut.

Peta baru Filipina ini merupakan respons atas peta baru Cina, yang dirilis Kementerian Sumber Daya Alam Cina pada awal bulan ini, yang mencakup Laut Cina Selatan. Peta itu memicu protes dari beberapa negara yang berbatasan laut dengan Cina, seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina, karena sebagian perairan mereka kini diklaim sebagai wilayah Cina.