Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tetap solid mendukung Palestina sebagai negara yang kini masih dijajah Israel. Sebagaimana pembukaan konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi posisi kami, for sure, adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. That's the number one issue," kata Arif dalam wawancara kepada Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Jumat, 17 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Arif, sejumlah upaya Indonesia telah lakukan demi mendukung Palestina lewat forum-forum internasional mulai dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hingga PBB. Meski begitu, Indonesia bukanlah negara kawasan yang memiliki peran yang utama dalam kemerdekaan Palestina.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jerman itu juga mendorong dunia internasional agar menuntut pertanggungjawaban negara-negara pendukung Israel. Sebab Israel bisa melakukan yang mereka lakukan sekarang karena mendapatkan dukungan pendanaan, alat militer, hingga political support.
Lebih lanjut, Arif turut menyoroti gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Indonesia belum berencana melakukan kunjungan ke Israel usai negosiasi gencatan senjata kedua pihak tercapai di Qatar. Arif turut mendesak dunia internasional agar selalu mendukung rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Arif pun mengungkap peluang hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel masih jauh dari pembahasan. Dia menekankan agar para pihak dapat menyelesaikan konflik lewat two-state solution atau solusi dua negara untuk mengakhiri pertikaian.
Sebelumnya, Ketua Departemen Hubungan Internasional Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Lina Alexandra angkat bicara ihwal sikap Menteri Luar Negeri RI Sugiono atas agresi militer Israel terhadap Palestina yang disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025. Lina menilai tidak ada gagasan baru yang ditawarkan Sugiono untuk Palestina karena pernyataan yang disampaikan Sugiono dalam agenda tersebut sebatas ucapan wajib yang kerap dibawakan oleh menlu.
“Kalau pertanyaannya apakah ada proposal atau ide baru yang berusaha diluncurkan oleh menlu, sayangnya belum ada,” kata Lina dalam konferensi pers yang tayang melalui akun YouTube CSIS pada Senin, 13 Januari 2024.
Berdasarkan pidato Sugiono, Lina menyoroti posisi Indonesia yang mendukung two-state solution atau solusi dua negara yang mengakui keberadaan Palestina dan Israel. Dia juga menyinggung pernyataan Sugiono yang menilai agresi militer Israel merupakan kejahatan internasional.
“Itu suatu fakta yang sama-sama sudah kita ketahui. Tetapi, dari segi proposal tidak ada inisiatif baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lina menuturkan bahwa rekam jejak Indonesia untuk membela Palestina dikenal baik di dunia internasional. Dukungan terhadap Palestina, sudah Indonesia tegaskan sejak kemerdekaan. Dia juga menyebut Indonesia pernah turut berpartisipasi dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) untuk mendukung Palestina.
Menurut Lina, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) seharusnya bisa menjadikan rekam jejak ini sebagai pembelajaran untuk menguatkan dukungan terhadap Palestina. Bagi dia, Indonesia mempunyai banyak diplomat ulung yang seharusnya bisa berperan besar di dunia internasional untuk mendukung Palestina.
Lina menyayangkan modal yang dimiliki Indonesia ini belum dioptimalkan secara maksimal, terutama saat merespons agresi yang semakin memburuk belakangan. Dia mendorong agar Kemlu dengan para diplomatnya meningkatkan langkah konkrit demi penyelesaian perang antara Israel dan Palestina.
Arah kebijakan luar negeri Indonesia secara detail dibahas dalam Majalah Tempo edisi khusus 100 hari kerja Presiden Prabowo yang terbit pekan ini. Dalam laporan “Politik Luar Negeri di Bawah Komandan Prabowo”, Tempo mengungkap adanya dominasi Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan dan diplomasi politik luar negeri. Sebagai presiden, Prabowo memiliki kecenderungan enggan didikte dalam pengambilan keputusan untuk urusan luar negeri. Keputusan yang Prabowo ambil tanpa kajian matang tak jarang membuat kegaduhan di dalam negeri dan dunia internasional.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
