Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir pada 20 Februari 2025, menghadiri pertemuan para menteri luar negeri anggota G20 (FMM) di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pertemuan itu disampaikan empat prioritas utama kepemimpinan G20 tahun ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulisnya menjelaskan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa yang menyampaikan empat prioritas utama kepemimpinan G20 tahun ini, pertama penguatan ketahanan kebencanaan; kedua keberlanjutan utang bagi negara berpenghasilan rendah. Ketiga, mobilisasi pendanaan untuk transisi energi yang berkeadilan. Terakhir, pengembangan kerja sama mineral strategis dan industri hijau.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
G20 FMM pada hari pertama membahas secara khusus mengenai dinamika geopolitik terkini. Dalam sesi diskusi tersebut, mayoritas negara anggota G20 dan negara undangan mengangkat berbagai konflik dan instabilitas global, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, Sudan, DRC, Sahel, Myanmar dan DPRK.
Secara umum, negara-negara anggota G20 menyoroti pentingnya menghormati hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Anggota G20 juga diminta meningkatkan upaya pengentasan angka kemiskinan, serta mengatasi dampak konflik dan situasi geopolitik terhadap pencapaian SDG.
Dalam pertemuan itu, Arrmanatha menyampaikan pentingnya reformasi tata kelola global guna menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Sebab multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem inisemakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, maka sistem global berisiko gagal.
Arrmanatha menekankan agar negara anggota G20 belajar dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang disebabkan lemahnya penegakan hukum internasional, ketidakmampuan mencegah agresi negara besar, serta kurangnya komitmen dan kepatuhan negara anggota.
"Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa," kata Arrmanatha.
Menurutnya, multilateralisme tidak boleh sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata. Prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan harus menjadi panduan dalam reformasi tata Kelola global. Penerapan hukum internasional juga tidak boleh selektif, tetapi harus ditegakkan secara konsisten.
“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” tegas Wamenlu.
Indonesia menegaskan G20 harus memainkan peran lebih aktif dalam mendorong reformasi sistem global. Pasalnya, tantangan global terus berkembang, maka tata kelola global juga harus berkembang. Saat ini, diperlukan koordinasi antara institusi multilateral seperti PBB, sistem Bretton Woods, dan sistem perdagangan multilateral agar bekerja selaras dan saling memperkuat.
Selain itu, Arrmanatha juga menekankan pentingnya momentum Financing for Development Conference mendatang sebagai kesempatan untuk mendorong reformasi yang lebih substansial. Pandangan Indonesia mengenai reformasi tata kelola global mendapatkan apresiasi, termasuk Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), yang menekankan momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi sistem multilateral.
Foto 
