Deforestasi Terencana di Papua

Deforestasi terencana di Papua menyimpan banyak pelanggaran manajemen hutan lestari. Mematahkan klaim Presiden Joko Widodo dalam COP26 Glasgow tentang penurunan laju deforestasi.

6 November 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Konsesi PT Prabu Alaska di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, pada April 2021. Forest Watch Indonesia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Hutan primer di Papua menyusut 19 ribu hektare karena deforestasi yang dilegalkan pemerintah
Ada banyak pelanggaran dalam praktik manajemen hutan lestari.
Pemerintah tak memberikan sanksi dan mengabaikan praktik umum di HPH Papua ini.

Presiden Joko Widodo mengklaim laju deforestasi Indonesia turun ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Laporan penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyebutkan area deforestasi terencana selama 2013-2020 hanya seluas 39.285 hektare. Penelusuran Tempo di Papua menemukan sebaliknya: area deforestasi selama 2019-2020 saja seluas 19.807 hektare. Perusahaan kayu melanggar sejumlah ketentuan manajemen hutan lestari dan produksi kayu legal.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

cop26

krisis-iklim

deforestasi

Erwan hernawan

Menjadi jurnalis di Tempo sejak 2013. Kini bertugas di Desk investigasi majalah Tempo dan meliput isu korupsi lingkungan, pangan, hingga tambang. Fellow beberapa program liputan, termasuk Rainforest Journalism Fund dari Pulitzer Center. Lulusan IPB University.

Edisi 6 November 2021