Jerman Punya Kapal, TEMPO Ketiban Bredel

PERTANYAAN yang paling sulit kami jawab empat tahun ini: berita mana yang membuat TEMPO dibredel? Surat bredel dari Departemen Penerangan, tanggal 21 Juni 1994, tidak menunjuk dengan jelas alasan pemberangusan ini. Hanya disebutkan, "Isi beberapa penerbitan TEMPO tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab'. Juga ditambahkan, "penertiban" terhadap TEMPO diambil untuk membina dan mengembangkan pers nasional sesuai dengan UUD '45 dan Pancasila. Juga, demi terbinanya stabilitas nasional di Republik Indonesia.

Surat 'vonis mati' itu menyebut ada enam kali peringatan tertulis, tiga kali di antaranya peringatan keras dan 33 kali peringatan lisan. Ternyata, peringatan terakhir untuk TEMPO--kategorinya peringatan biasa--diberikan 1 Februari 1994, karena TEMPO memuat kutipan buku Primadosa karangan Wimanjaya Liotohe yang dilarang kejaksaan. Jadi, mengingat jarak empat bulan itu, pastilah Primadosa bukan penyebab pembredelan.

Sampai TEMPO menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada 3 Mei 1995, hingga akhirnya digugurkan Mahkamah Agung, soal penyebab pembredelan masih 'gelap'. Tapi, sejumlah pejabat tinggi pemerintah menunjuk berita tentang pembelian kapal bekas dari Jerman sebagai pemicu pembredelan TEMPO.

Presiden Soeharto memang marah besar ketika meresmikan pembangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut di Teluk Ratai, Lampung, 9 Juni 1994. Dalam pidato tanpa teks yang keras, Soeharto menegaskan bahwa pembelian 39 kapal Jerman adalah idenya, bukan ide Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie. Soeharto juga meminta ABRI tak berkecil hati karena seolah-olah 'tidak dipercaya dan ditinggalkan' dalam proses pembelian kapal itu. Katanya, negosiasi yang dilakukan Soeharto dengan Kanselir Helmut Kohl memang dilakukan 'diam-diam' atas permintaan pemerintah Jerman.

Pers juga tak luput 'dihujat'. Soeharto menginstruksikan dari atas geladak KRI Teluk Banten agar pers yang telah 'mengadu domba' dalam pemberitaan kapal itu ditindak tegas. Nah, TEMPO edisi terbaru yang beredar di Jakarta, 7 Juni 1994, memang menurunkan cover story tentang pembelian kapal itu. Tulisan utama berjudul Dihadang Ombak dan Biaya Besar mengungkapkan tarik ulur biaya pembelian kapal antara Menteri B.J. Habibie dan Menteri Keuangan Mar?ie Muhammad. Seminggu sebelumnya, TEMPO juga menurunkan tulisan berjudul Jerman Punya Kapal, Indonesia Punya Beban, yang melaporkan bahwa biaya pembelian 39 kapal itu sudah membengkak 62 kali. Kalangan pers di Jakarta percaya bahwa 'alamat' kemarahan Soeharto di Teluk Ratai itu adalah Majalah TEMPO.

Di ruang redaksi TEMPO, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, awak redaksi yang bergerombol di depan televisi langsung 'panas-dingin'. Fikri Jufri--yang menggantikan Goenawan Mohamad sebagai pemimpin redaksi--mengumpulkan sejumlah wartawan. Bekas wartawan koran Pedoman (yang dibredel Orde Lama) ini bilang, ia punya feeling bahwa kemarahan Soeharto pasti ada buntutnya. 'Kalau Soeharto sudah ngomong pers akan ditindak, pasti akan ia lakukan. Tindakan minimal, saya sebagai pemimpin redaksi harus pergi. Maksimal, TEMPO ditutup,' kata Fikri--kini pemimpin umum majalah ini.

Waktu terus bergulir. Sehari setelah Soeharto bicara di Teluk Ratai, berlangsung rapat koordinasi bidang politik dan keamanan (polkam) di Jakarta. Hasil rapat itu makin membingungkan. Soalnya, Menteri Penerangan Harmoko sudah memberi sinyal kuat bahwa media yang 'mengadu domba' akan ditindak tegas. Sedangkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Sudarman (kini almarhum), kabarnya, tak setuju jika tindakan tegas itu berupa pembredelan. Info lain menyebut: Harmoko dan Soesilo sepakat memberikan peringatan saja kepada TEMPO dan sejumlah media lain. Dan, diumumkan bahwa tindakan tegas akan diberikan seusai rapat polkam berikutnya, pada 30 Juni 1994.

Sambil menanti vonis 30 Juni tadi, dari Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ada sumber yang mengatakan: Menteri Habibie menyiapkan gugatan US$ 1 miliar terhadap TEMPO. Itu rencana pertama. Yang kedua, kata sumber itu, TEMPO akan ditutup sementara, pemimpin redaksi diganti, komposisi saham diubah. Jika misalnya TEMPO hanya diperingatkan saja oleh Departemen Penerangan, kata sumber itu, gugatan Habibie akan dicatatkan di pengadilan.

Kabar soal gugatan US$ 1 miliar itu juga disampaikan Ciputra--Presiden Komisaris PT Grafiti Pers yang menerbitkan TEMPO waktu itu--kepada salah seorang direktur TEMPO, seminggu setelah berita kapal Jerman dimuat. Ciputra menerima info itu dari seorang jenderal yang biasa bermain golf dengannya.

Dalam rapat umum pemegang saham PT Grafiti, dua bulan setelah pembredelan, di Hotel Shangrila Jakarta, Ciputra berkisah tentang pertemuannya dengan seorang menteri, dua minggu sebelum pembredelan. Pak Menteri itu memberi tahu bahwa keputusan untuk TEMPO akan sangat keras. Goenawan Mohamad, bekas Pemred TEMPO saat itu, bertanya: apakah menteri yang dimaksud itu B.J. Habibie? Ciputra tak membantah, tak juga membenarkan. Kepada TEMPO, pekan lalu, Ciputra hanya mengatakan info pembredelan itu didengarnya dari seorang 'penguasa'.

Info 'Pak Menteri' kepada Ciputra ternyata benar. Alkisah, pada sore hari 20 Juni 1994, secara mendadak Menteri Harmoko dan Moerdiono dipanggil ke Jalan Cendana, rumah kediaman Presiden Soeharto. Di sana sebuah keputusan sudah diambil: TEMPO ditutup, juga Detik dan Editor. Instruksi harus dijalankan secepatnya. Tak ada perdebatan, tak ada pertanyaan. Komentar Harmoko sekarang? 'Eee, wah?, kok saya lupa ya. Sudahlah, biarkan itu semua berlalu,' katanya kepada TEMPO pekan lalu.

Yang jelas, esoknya, 21 Juni 1994, Menteri Harmoko sebagai Ketua Dewan Pers memanggil anggota pelaksana harian. Undangan disampaikan melalui telepon, rapat dimulai pukul 09.00 di Gedung Dewan Pers di Kebonsirih, Jakarta Pusat. Jakob Oetama, pemimpin harian Kompas, datang terlambat dalam rapat itu. Di dalam ruangan, selain Harmoko serta Dirjen Pers dan Grafika Subrata, ada Sjamsul Basri dari Suara Karya dan Handjojo Nitimihardjo dari kantor berita Antara. Jakob Oetama, dalam kesaksian di pengadilan kasus TEMPO, yakin benar bahwa pihaknya tak merekomendasikan pembredelan. Dari empat rekomendasi, satu di antaranya adalah mengganti Fikri Jufri sebagai pemimpin redaksi.

Agaknya, saran Dewan Pers tak cukup 'sakti' menahan keputusan bredel yang sudah diambil sebelumnya. Karena, sekitar pukul 13.00 pada 21 Juni 1994 itu, Handjojo Nitimihardjo dipanggil Dirjen PPG Subrata dan diberi tahu bahwa pemerintah hari itu menutup tiga media 'nahas' tadi--sesuatu yang melenceng dari saran Dewan Pers. Sore harinya, sekitar pukul 16.00, Dirjen PPG Subrata mengumumkan pembredelan itu.

Tatkala pembredelan terjadi, Menteri Habibie tengah berada di Jepang. Sebuah kabar dari Jepang menyebut, Habibie sempat mengutarakan bahwa ia tak bisa tidur setelah TEMPO menulis soal 39 kapal Jerman. Dan, kini TEMPO bisa 'tidur' selama-lamanya. Pernyataan ini dibantah Menteri Habibie dalam jumpa pers di Hotel New Otani, Tokyo. 'Saya tak tahu dari mana khayalan indah itu. Saya tak tahu-menahu. Kalau orang lain berkata macam-macam, saya tak peduli,' bantah Habibie seperti dimuat harian Bisnis Indonesia, 23 Juni 1994. Sayang, permohonan wawancara dengan B.J. Habibie--kini Presiden RI--belum dijawab.

Dengan selembar surat bredel itu, kapal bernama TEMPO itu langsung karam--walau kemudian terbukti tidak untuk selama-lamanya.

Toriq Hadad, Setiyardi, Agus Riyanto, Ahmad Fuadi