Citra ketaatan hukum

Saya prihatin membaca berita bahwa akhirnya Departemen Penerangan dalam kasus penerbitan kembar Kartini (TEMPO, 28 Desember Hukum) memihak Willy Risakota dan kawan-kawan. Deppen mengeluarkan surat keputusan tertanggal 29 Desember 1985 yang melarang penerbitan Kartini Drs. Lukman Umar. Dalih yang dipergunakan adalah karena perkara sedang dimintakan peninjauan kembali. Padahal, Wakil Ketua Mahkamah Agung pada 30 November 1985 menyatakan pendapatnya secara tertulis yang intinya: eksekusi putusan kasasi tidak dapat ditunda, meskipun ada permintaan peninjauan kembali (rerlueste civiel). Memang, itulah yang benar. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peninjauan Kembali Perkara Perdata bunyi lengkapnya: Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Ketua Mahkamah Agung Ali Said, S.H., dalam Kompas 6 Januari 1986, juga menyatakan bahwa menurut hukum Drs. Lukman Umar-lah - sesuai dengan putusan kasasi - yang berhak menerbitkan majalah Kartini. Maka, kalau Departemen Penerangan tetap ngotot pada pendiriannya, pasti ada citra yang kurang baik terhadap aparat penerangan di negara kita ini, khususnya dalam ketaatannya pada hukum. JOEWONO, S.H. (Pengacara) Jalan Prof. Supomo 52 Jakarta Selatan