Drama 100 Hari Pemerintahan PM Malaysia Tun Mahathir

Apalagi, Barisan Nasional, yang mendukung Najib Razak dan dimotori Partai UMNO yang dipimpin Najib, belum pernah kalah di tangan oposisi selama 60 tahun dalam sejarah Malaysia. 

Di lapangan, sejumlah media utama, yang selama ini bekerja sama dengan partai pemerintah, terdiam dan  berdebar ketika Presiden Partai UMNO, Najib Razak, yang juga menjabat PM Malaysia saat itu, tidak muncul di Gedung Putra World Trade Center (PWTC) pada malam usai pencoblosan. Ini merupakan gedung milik UMNO dan menjadi kantor pusatnya.

Lazimnya, Presiden UMNO akan muncul di PWTC sebelum pukul 9.00 malam pada hari pencoblosan, namun kali ini itu tidak terjadi. Ada yang mengatakan Najib ketika itu sedang terbang menggunakan pesawat jet pemerintah selama sekitar 2 jam untuk memantau kondisi di lapangan dan merancang pernyataan pasca kekalahan pemilu.

Ada juga yang mengatakan Najib memanggil anggota National Security Council, yang merupakan lembaga keamanan di bawah kantor PM. Namun  pertemuan itu gagal digelar karena karena Kepala Polisi Malaysia hanya mengirim wakil saja.

Yang pasti pada malam itu, seperti telah dikonfirmasi dua kali,   Najib menelpon Anwar Ibrahim untuk ‘berunding’ dan meminta masukan. Saat itu, Anwar memberi saran kepada Najib agar mengakui kekalahan dan menyiapkan pasukan pengacara terbaik untuk membelanya di pengadilan.  Ini menunjukkan Anwar tidak tunduk dalam perundingan kerjasama UMNO-Partai Keadilan Rakyat, yang dipimpin Anwar, lewat pintu belakang.

Drama politik ini juga memiliki plot yang menarik. Pucuk pimpinan koalisi partai politik Pakatan Harapan berusaha melakukan audiensi dengan Raja Malaysia secepatnya.

Pakatan Harapan merupakan koalisi dari empat partai politik yaitu Partai Keadilan Rakyat, yang dipimpin Anwar Ibrahim, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, yang dipimpin Mahathir Mohamad, Partai Aksi Demokrasi, dan Partai Amanah Nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung satu-dua hari pasca pencoblosan, Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, yang bergelar Yang Dipertuan Agung, menyatakan  PKR mendapat  kursi terbanyak di Dewan Rakyat, yang merupakan lembaga parlemen. Maka, Presiden PKR, Wan Azizah, layak menjadi PM berikutnya menggantikan Najib Razak.

Namun untuk menghormati perjanjian internal koalisi Pakatan Harapan, yang dibuat sebelum pemilu, para pemimpin koalisi menyatakan Mahathir menjabat sebagai PM jika PH dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Lalu, Anwar Ibrahim bakal menjadi Perdana Menteri menggantikan Mahathir setelah beberapa waktu.

Inilah drama politik Malaysia yang berakhir dengan bahagia ketika Mahathir menjadi PM untuk kedua kalinya. 

Politik Etnik dan Agama

Setelah 100 hari koalisi Pakatan Harapan memerintah, yang berlangsung dari 10 Mei 2018 – 17 Agustus 2018, isu etnis, agama dan bahasa masih ramai menjadi pembahasan publik.  “Malaysia Baru” masih mewarisi ciri-ciri budaya politik tradisional. Isu pelantikan anggota kabinet masih lagi berkisar soal etnis dan agama. Soal ini, Mahathir menegaskan pelantikan Lim Guan Eng dari DAP sebagai menteri Keuangan bukan hal baru dalam sejarah Malaysia. Sejarah mencatat pembentukan kabinet pada awal berdirinya Malaysia melibatkan tokoh seperti H.S.Lee dan  Siew Sin, yang berasal dari etnis Tionghoa, pernah menjadi menteri Keuangan.

Mahathir membawa nostalgia politik dengan keputusannya ini dan pada saat yang sama mengukuhkan dukungan komunitas etnis Cina terhadap pemerintahan bentukan Pakatan Harapan. Ide integrasi nasional terasa dalam narasi proses penunjukan Lim Guan Eng. Kredibilitas Lim juga memainkan faktor penting terkait penunjukan dirinya untuk posisi itu.

Begitu juga dengan pelantikan pakar strategi DAP seperti Liew Chin Tong untuk posisi wakil menteri pertahanan, yang merupakan strategi untuk menghilangkan kesan bahwa hanya ada satu etnis saja di bidang militer dan pertahanan.  Keputusan ini juga juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi etnis Cina untuk berkarir di bidang militer, yang kerap dianggapi sebagai pekerjaan kasar dan kurang menguntungkan secara pendapatan. Ini jika dibandingkan dengan karir bisnis yang menjadi pekerjaan mayoritas komunitas etnis Cina di negara ini. 

Reformasi Mahathir

Pelantikan Tommy Thomas sebagai Jaksa Agung mendapat kritik karena dia dianggap kurang mampu berbicara dalam bahasa Melayu. Tommy, yang keturunan India, juga pernah ditantang menggelar jumpa pers dan berbicara sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Tetapi Tommy terlihat masih kurang yakin berhadapan  dengan media menggunakan bahasa nasional ini. 

Biasanya, Jaksa Agung diisi tokoh dari komunitas Melayu. Penunjukan Tommy ini menjadi ‘pembaruan’ oleh Mahathir untuk menunjukkan perlunya rasa tanggung jawab  bersama semua elemen masyarakat sebagai orang Malaysia bahwa pemerintah tidak boleh mengasingkan satu etnis dari penyelenggaraan negara.

Pelantikan Ketua Mahkamah Agung,  Richard Malanjum,  menjadi  isu  agama dan etnis bagi sebagian orang Islam dan Melayu yang merasa bimbang dengan penunjukan itu.   Keprihatinan ini muncul karena selama ini hampir semua Ketua MA merupakan orang Islam kecuali pada  awal kemerdekaan. Masyarakat menginginkan individu yang memimpin badan kehakiman memahami pengetahuan dan prinsip dasar Islam. Ini agar ketua MA memahami perbandingan antara undang-undang sipil dan Syariah sehingga tidak menimbulkan konflik hukum di masa depan. 

Ketua Informasi dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Nasruddin Hasan,  mengkritik penunjukan ini, yang dinilai melengkapi tiga posisi kunci dalam “posisi tiga serangkai”, sebagai suatu hal yang aneh. Dia melihat masa depan Islam menjadi lemah terkait perundang-undangan.  Dia juga menuding pemerintahan Pakatan Harapan berdiam diri terhadap sejumlah keluhan dan kekhawatiran komunitas Muslim. Menurutnya, keluhan-keluhan ini terlihat lebih mengkhawatirkan dibandingkan era pemerintahan BN. Ini bisa menyebabkan dukungan dari komunitas Melayu terhadap Pakatan Harapan goyah dan membuat posisi PH menjadi lemah tanpa dukungan etnis mayoritas.

LGBT

Setelah Pakatan Harapan memegang tampuk  kekuasaan di Putrajaya, ada persepsi isu terkait lesbian, biseksual, gay dan transgender (LGBT)  semakin rumit. Suara dari kelompok ini juga semakin kuat sehingga terkesan seakan-akan mereka kurang memperhatikan sensitifitas mayoritas masyarakat. 

Ada kekhawatiran terbukanya media sosial dan sikap pemerintahan Pakatan Harapan bakal memberi ruang lebih banyak kepada para pembela LGBT untuk memanfaatkan fleksibiltas dan peluang yang diberikan pemerintah.

Ada desakan yang muncul di tengah masyarakat agar isu ini mendapat perhatian lebih. Dan ada juga permintaan agar undang-undang berbasis syariah tidak menjadi lemah pada masa pemerintahan Pakatan Harapan. 

Drama 100 hari politik Malaysia tidak hanya melibatkan isu etnis Melayu. Isu Unified Examination Certificate (UEC), yang merupaan ujian kesetaraan bagi sekolah yang dikelola komunitas etnis Cina, juga muncul.

Ada  yang melihatnya dari sudut politis dan ada juga yang melihatnya dari perspektif etnis. Namun, isu UEC ini perlu dilihat sebagai isu pendidikan. Maka isu ini  perlu dilihat dalam kerangka dan falsafah sistem pendidikan nasional. Sehingga, tokoh-tokoh pendidikan  nasional perlu menyelesaikan isu ini dan bukan oleh orang politik, yang cenderung melihatnya dari sisi kepentingan politik saja.

Isu-isu ini cukup sensitif dan perlu ditangani dengan baik. Jika tidak maka para pemilih yang terkait dengan isu ini bisa merasa kecewa dan menyebabkan koalisi Pakatan Harapan bakal kalah pada pemilu 2023. 

Alur drama 100 hari dalam pemerintahan Pakatan Harapan perlu bergerak ke depan  untuk memastikan isu kesejahteraan rakyat dan pembangunan mendapat tempat utama.