Editorial: Jangan Ada Cawe-cawe Politik dalam Pembentukan BRIN

Perbesar

Cawe-cawe Politik Lembaga Riset

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PRESIDEN Joko Widodo seharusnya segera menyelesaikan masalah pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang terganjal bawahan dan kolega separtainya. Selain menggerus wibawa presiden, pembangkangan itu merugikan masa depan pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Jika dibiarkan berlarut-larut, kemampuan Jokowi mengelola kabinetnya juga bisa dipertanyakan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Awalnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Melalui aturan ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditetapkan sebagai lembaga payung untuk mengkoordinasi semua kegiatan riset dan inovasi yang terserak di banyak lembaga dan kementerian. Presiden Jokowi menjalankan ketentuan itu dengan menggabungkan BRIN bersama Kementerian Riset dan Teknologi pada kabinet periode kedua jabatannya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kejanggalan terlihat ketika peraturan presiden tentang struktur kelembagaan BRIN yang seharusnya efektif segera setelah Bambang Brodjonegoro ditunjuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN tak kunjung bisa dijalankan. Penyebabnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengundangkannya ke dalam lembaran negara meski sudah setahun lebih ditandatangani Presiden. Besar kemungkinan hal itu berkaitan dengan keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai politik asal Menteri Yasonna Hamonangan Laoly, yang merasa menjadi motor utama pengesahan undang-undang tapi tak dilibatkan dalam penyusunan aturan di bawahnya.

Jika hal itu benar, Menteri Yasonna bisa disebut membangkang kepada atasannya. Ia lebih loyal kepada pimpinan partainya daripada Presiden. Sikap yang sama ditunjukkan kolega separtainya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo. Ia ikut mementahkan struktur BRIN yang sebenarnya telah disepakati kementeriannya. Pembangkangan itu makin memprihatinkan karena, selain menjadi bawahan, dua menteri ini berasal dari partai yang sama dengan Jokowi.

Pada masa pandemi, banyak negara di dunia sedang mencurahkan energi dan sumber daya untuk memicu riset besar-besaran. Berkejaran dengan waktu, di mana-mana para peneliti bekerja keras menemukan metode deteksi Covid-19 yang paling efektif, menyempurnakan vaksin penangkalnya, dan merakit berbagai alat kesehatan lain yang amat dibutuhkan publik. Kontras dengan hal-hal mulia itu, lembaga riset di Indonesia malah disibukkan urusan politik kekuasaan.

Presiden Joko Widodo berkali-kali menyebutkan pentingnya investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Negara ini juga disebut-sebut menikmati bonus demografi hingga 15 tahun ke depan, yang bisa menjadi faktor penting untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Syaratnya, ekonomi Indonesia harus berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan, bukan sekadar ekspor komoditas mentah dan manufaktur.

Syarat itu sulit dipenuhi jika pemerintah membiarkan lembaga riset dan inovasi diintervensi kepentingan politik. Apalagi komitmen pemerintah terhadap riset juga tak terlalu tinggi. Dari sisi alokasi anggaran, bujet untuk Kementerian Riset dan Teknologi hanya Rp 2,78 triliun pada tahun ini. Porsi belanja untuk penelitian dan pengembangan hanya 0,1 persen dari produk domestik bruto, jauh di bawah Cina atau India yang di atas 2 persen.

Gabungan tingginya intervensi politik dan rendahnya komitmen membuat ekosistem riset di Indonesia tak maju-maju. Politikus yang tak bisa mengesampingkan kepentingan kelompoknya bertanggung jawab atas kegagalan ini.