Asal Labrak Tambah Pajak

JIKA suatu negara kesulitan menarik pajak dari warganya, siapa yang salah? Di Indonesia, yang rasio pajaknya terus surut—tahun lalu hanya sekitar 8 persen—dan tergolong terendah di dunia, kambing yang paling hitam adalah para wajib pajak. Harus diakui, kepatuhan masyarakat membayar pajak memang masih rendah. Tapi menimpakan masalah di hilir tanpa memandang persoalan di hulu juga jelas keliru besar.

Pangkal masalah yang lebih mendasar ada di tangan penguasa. Sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah memang berusaha memperbaiki sistem perpajakan, termasuk dengan memberikan tunjangan besar buat para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tapi toh tetap saja muncul makelar-makelar pajak, seperti Gayus Tambunan dan Angin Prayitno.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak sebenarnya terkait erat dengan buruknya kepercayaan publik kepada pemerintah. Orang emoh bayar pajak perlu dilihat sebagai akibat. Siapa yang rela jika uang hasil keringat yang mereka setorkan ke negara malah dihambur-hamburkan? Dari membangun ibu kota baru, memborong persenjataan yang belum jelas untuk berperang melawan siapa, sampai membiayai gaya hidup mewah para pejabat. Jadi ini bukan semata problematik perpajakan, tapi persoalan transparansi dan akuntabilitas mengelola negara.

Dengan latar belakang itulah rencana perluasan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) lewat Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memicu penolakan di mana-mana. Dalam aturan sapu jagat atau omnibus law tentang perpajakan ini, pemerintah berencana mengutip pungutan dari pembelian bahan kebutuhan pokok, pendidikan, hingga kesehatan untuk kategori barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi.

Berdalih kesetaraan dan keadilan, tujuan perluasan PPN ini jelas: menambah pemasukan negara. Masalahnya, ada persoalan dalam kesederhanaan dan kemudahan implementasi aturan itu. Mari meminjam contoh daging sapi yang dipakai Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu. Menurut Menteri Sri, pajak pertambahan nilai pada produk itu hanya akan dikenakan di kelas premium, seperti wagyu dan kobe. Praktiknya, saat ini daging jenis tersebut sudah dikenai pajak setidaknya tiga kali. Selain terkena bea masuk produk impor, wagyu yang dibeli di supermarket sudah terkena PPN. Setelah diolah dan dikonsumsi pengunjung hotel, kafe, atau restoran, daging itu juga tetap terkena pajak restoran.