Indonesia -Belanda: lebih tinggi nilai kedaulatan negara

Salut! Itulah kata pertama yang patut diucapkan kepada pemerintah kita atas keputusan memberhentikan bantuan Belanda dan meminta negara itu tak lagi menjadi ketua IGGI. Suatu langkah hebat dalam usaha mempertahankan harkat dan martabat kedaulatan Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita semua sepakat bahwa harga kedaulatan negara kita lebuh tinggi nilainya dari bantuan ekonomi Belanda yang "hanya" bernilai US$ 91,3 juta. Bahkan jauh lebih tinggi daripada seluruh bantuan IGGI tahun lalu yang berjumlah US$4.755,1 juta. Pada hakikatnya, ia tak dapat dinilai dengan uang. Program kerja sama ekonomi yang memungkinkan suatu negara donornya atau mengintimidasi negara donornya adalah sama dengan penjajahan dalam bentuk baru di masa globalisasi ini. Konsep kerja sma ekonomi antar negara kreditur dengan negara debitur harus diletakkan atas dasar hubungan yang saling menghargai, menguntungkan, dan kesamaan kedudukan sebagai negara yang bebas dan merdeka. Memang, dalam kondisi perekonomiaan Indonesia yang kurang cerah, pemberhentian bantuan Belanda tidak akan berpengaruh dalam bagi APBN 1992/1993. Pemerintah dapat menggunakan dana pengganti yang berasal dari cadangan anggaran pembangunan. Dan pula, dengan dimintanya Belanda untuk tidak lagi memberikan bantuan dan mengetuai IGGI, yang otomatis menyebabkan IGGI bubar tapi tak berarti negara-negara donor lainnya dalam IGGI seperti Jepang, USA, Kanada, Australia, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, dan negara MEE lainnya akan menyetop bantuan untuk Indonesia sebagai reaksi keputusan pemerintah Indonesia itu. Banyak pakar ekonomi yakin bahwa negara-negara donor lainnya itu tetap akan memberikan bantuannya seperti yang telah dijanjikan walaupun, mungkin, tak sebesar apa yang disepakati. Dari kasus diatas, sudah waktunya pemerintah kita memikirkan langkah alternatif dalam rangka pembangunan yang mandiri, pembangunan yang tidak lagi tergantung bantuan ekonomi bangsa asing. Dana penggantinya bisa diambil dari peningkatan devisa, penerimaan pajak, atau peningkatan tabungan masyarakat. Yang penting, dana pengganti itu tidak menjadi beban baru bagi rakyat. Untuk menghadapi itu semua, langkah-langkah baru dipersiapkan terutama dalam menyongsong era pembangunan duapuluhlima tahun kedua. SUNU WIDI PURWOKO Jalan Bendungan Jago K 449 Jakarta 10650