Indonesia-Belanda: momentnum yang tepat untuk mengevaluasi diri

Sejak 24 Maret 1992, Indonesia secara resmi menolak setiap bantuan baru pemerintah Belanda. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga menolak kepemimpinan Belanda untuk IGGI. Dan Indonesia tetap bersedia membayar utang dan bunga utang-utang pada Belanda. Penolakan Indonesia terhadap bantuan Belanda cenderung menghindari perangkap utang yang dinilai bisa merugikan kepentingan nasional, terutama bagi kepentingan kedaulatan, keamanan atau kestabilan, dan intergritas nusa dan bangsa. Bantuan asing pada umumnya dilihat secara berbeda oleh penerima dan pemberi bantuan. Bagi negara penerima, bantuan asing pada prinsipnya adalah sarana penunjang pembangunan nasionalnya. Tapi bagi negara pemberi, bantuan itu bersifat strategis untuk menyiasati dan mempengaruhi negara-negara yang dibantu. Penolakan Indonesia atas bantuan Belanda itu merupakan langkah tegas dan berani dari pemerintah Indonesia. Tak heran penolakan itu menarik perhatian negara-negara Barat, terutama negara anggota IGGI. Bagaimanapun, Indonesia harus berani menanggung resiko atas penolakannya trerhadap bantuan Belanda itu. Selanjutnya, Indonesia harus lebih aktif medekati negara-negara yang bisa memahami kepentingan bangsa Indonesia dalam mencari dana bagi pembangunannya. Pemerintah Indonesia juga harus bertekad menggunakan dana bantuan asing seefesien mungkin dan berupaya menekan kebocoran yang mungkin terjadi selama ini. Di sisi lain, untuk mendapatkan sumber dana alternatif bagi pembangunan nasional, dapatkah investasi -- baik dari modal asing maupun modal domestik -- ditingkatkan agar "ketergantungan" pemerintah pada bantuan asing dapat ditekan. Penolakan ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi dan merencanakan penggunaan bantuan asing, baik yang sudah maupun yang belum diterima. SETIABUDI Jalan Panjalu 2 Kediri 64121 Jawa Timur