Jawaban wardiman sangat sederhana

Membaca wawancara TEMPO dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (TEMPO, 29 Mei 1993), rasanya saya mempunyai tanggung jawab moral untuk sedikit mengomentari akhir dari wawancara tersebut. Khususnya jawaban dari dua pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai dihapuskannya NKK/BKK dan hubungannya dengan kegiatan politik mahasiswa. Ketika wartawan TEMPO menanyakan tanggapan Wardiman terhadap kritik bahwa dalam era NKK/BKK kegiatan politik mahasiswa seolah dibungkam, Wardiman menjawab, ''Kalau ada orang yang berkata bahwa program NKK/BKK ini mengganggu, saya minta dibuktikan dulu.'' Sampai di sini saya tidak tertarik untuk mengomentarinya, karena memang kolom komentar TEMPO tidak akan cukup memuat bukti-bukti betapa program NKK/BKK memang mengganggu. Bahkan seorang aktivis mahasiswa bisa menulis berlembar-lembar bahwa betapa program NKK/BKK telah menghambat tumbuhnya benih-benih para pemimpin bangsa masa depan. Tetapi masalahnya terlihat ketika Wardiman melanjutkan jawabannya yang berbunyi, ''Apakah bila program ini dihilangkan lalu kesiapan mahasiswa masuk ke sektor ekonomi makin baik?'' Membaca ini, saya berpikir apakah menteri kita yang satu ini tidak salah menjawab, karena apa hubungannya NKK/BKK dengan kegiatan ekonomi. Dua masalah ini mempunyai dua titik pandang yang berbeda dan mempunyai argumentasi yang berbeda pula. NKK/BKK erat kaitannya dengan usaha pemerintah untuk meredam ''kontrol sosial'' mahasiswa dan tentunya tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Sedangkan jika ingin berbicara tentang kegiatan ekonomi, tentunya perlu diskusi serius mengenai hal ini. Jadi, tidak cocok jika Wardiman memaksakan dua masalah yang berbeda dengan jawaban yang ''sangat sederhana''. Dan lanjutan jawaban Wardiman yang mengatakan, ''Bagi saya, yang penting adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa mandiri. Misalnya, mahasiswa dididik untuk mendapatkan teknologi. Sejauh mana dia bisa menyerap teknologi dan kemudian dengan cepat membaktikan diri pada kegiatan ekonomi. Itu yang penting.'' Dan ketika TEMPO mencoba menyinggung kaitannya dengan masalah politik, Wardiman justru menegaskan bahwa ''yang peting kan itu, ekonomi''. Sampai di sini saya melihat betapa pola pikir menteri yang satu ini begitu ''mekanis'', dan saya khawatir pemikiran yang seperti ini dapat menghilangkan setengah kemanusiaan kita. Karena Wardiman memandang kegiatan ekonomi adalah segala- galanya, bahkan tampaknya menurut saya ia rela kalaupun harus menghilangkan pembentukan ''karakter bangsa''. Sungguh ironis. Saya tidak menafikan bahwa membangun sumber daya manusia yang sigap dalam mengembangkan ''kegiatan ekonomi'' adalah mutlak perlu, tetapi itu bukan segala-galanya. Menurut saya, itu adalah sekadar ''tujuan antara'' untuk dapat membangun bangsa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Jadi, di sini tidak perlu ada dikotomi antara kegiatan ekonomi dan ''kontrol sosial''. Bukankah kita tidak menginginkan terciptanya ''mahasiswa-mahasiswa yang berwatak robot'' dan tidak punya kepedulian terhadap persoalan masyarakatnya. Terakhir ada pepatah Inggris yang saya ingin sampaikan ke Bapak Wardiman yang terhormat, dan para pembaca sekalian: If you lost wealth, you lost anything. If you lost health, you lost something. But if you lost character, you lost everything. FARUK ABDULLAH ALWYN Alumni Program S1 Manajemen Keuangan STIE Perbanas Staf Biro Kajian Yayasan Syafa'at