Kasus praperadilan: perlu perhatian kapolri

Dalam tulisan "Praperadilan Polisi, Bah" (TEMPO, 21 Maret 1992, Hukum), seorang pengacara muda di Medan mempraperadilkan Poltabes Medan. Sayangnya, praperadilan tersebut ditolak oleh hakim -- P.J. Hutabarat, S.H -- yang memegang "komando" atas persidangan kasus tersebut. Ini untuk sekian kalinya gugatan praperadilan yang selalu ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan. Tapi bukan penolakan itu yang membuat simpati saya kepada Bung Maiyasyak Johan, S.H., melainkan perlakuan yang dideritanya dari aparat penegak hukum itu sendiri. Padahal, Bung Maiyasyak setiap harinya berprofesi sebagai seorang pengacara. Saya tak dapat membayangkan andaikata kasus yang diderita Bung Maiyasyak itu menimpa rakyat jelata. Seharusnya hal ini menjadi perhatian yang serius dari Bapak Kapolri, karena peristiwa tersebut sedikitnya telah membuat citra polisi agak sedikit "tidak simpati" sebagai lembaga yang mengayomi kepentingan hukum masyarakat. Bagi praktisi dan pakar hukum, kasus Bung Maiyasyak itu paling tidak bisa dijadikan bahan untuk menguji apakah KUHAP yang menjadi tiang penyangga hukum kita sudah diterapkan atau belum. Kasihan Pak Yahya Harahap, S.H., yang demikian serius menulis buku tentang permasalahan KUHAP tapi dalam prakteknya buku tersebut tak banyak memberi arti bagi pelaksanaan hukum -- khususnya yang berkaitan dengan kasus Bung Maiyasyak. Simpati saya untuk Bung Maiyasyak atas penderitaan dan keberaniannya memperjuangkan hak-haknya. P. ZUHNIR Mahasiswa FMIPA USU Kampus Padang Bulan Medan