Kisah Bawang Merah-Bawang Putih

AKHIRNYA bawang merah dan bawang putih pun harus menjadi urusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi itu bukan bagian paling memprihatinkan. Yang sangat memedihkan, penyebab kejadian ini merupakan persoalan lama nan terus berulang: lemahnya koordinasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Artinya, sejak terjadi kenaikan luar biasa harga beras tahun lalu, komunikasi dua kementerian itu tak kunjung membaik.

Harga bawang merah dan bawang putih melambung lantaran otoritas pengatur keran impor dan penjaga suplai dalam negeri tak berjalan kompak. Sekarang ini sebagian besar suplai datang dari luar negeri alias impor. Tapi kelangkaan bawang di pasar, yang kontan memicu kenaikan harga konsumen, bukan sekadar dampak kesemrawutan proses impor. Keadaan buruk itu juga menunjukkan sektor pertanian kita kurang ditata baik.

Dampaknya, harga memang melambung tak keruan. Sejak tiga pekan lalu, harga bawang merah dan bawang putih, yang biasanya Rp 10-40 ribu sekilo, mendadak menjadi Rp 80-90 ribu dan di beberapa tempat malah menembus Rp 100 ribu. Kenaikan harga ini sesungguhnya lumrah saja menurut hukum pasar. Ketika terjadi kelangkaan suplai dan permintaan sangat tinggi, harga terus meningkat.

Kelangkaan pasokan memang terjadi ketika impor terhenti sejak Januari sampai awal Maret ini. Padahal 95 persen bawang putih dan hampir 70 persen bawang merah datang dari luar negeri. Ketergantungan pada impor yang sangat besar inilah yang membuat harga di pasar mudah bergejolak.

Kementerian Pertanian, yang pasti sangat paham urusan ini, seakan-akan bekerja tanpa sensitivitas terhadap akibat kelangkaan. Ternyata suplai impor mandek karena Kementerian Pertanian mengaku kerepotan menyeleksi importir bawang—yang membeludak dari 70 menjadi 131 perusahaan. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Kementerian Pertanian, yang semestinya terbit Januari lalu, baru dikeluarkan 7 Maret ini.

Padahal Rekomendasi Impor merupakan syarat mendapatkan izin impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan—berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012. Proses ini agak berbelit, tapi bertujuan baik, yakni menjaga agar pasar tidak dipenuhi bawang impor ketika produksi dalam negeri mencukupi. Solusi Menteri Perdagangan Gita Wirjawan layak dipertimbangkan: pengurusan izin impor satu atap di antara dua kementerian tadi.

Barangkali usul Gita Wirjawan segera menyelesaikan masalah kelangkaan dan menurunkan harga. Tapi, dalam jangka panjang, pemerintah perlu menghentikan ketergantungan pada bawang impor, paling tidak meminimalkannya. Impor, bagaimanapun, akan menyumbangkan defisit pada neraca perdagangan dan membuat suplai untuk industri pangan dalam negeri tak terjamin.

Industri pangan lokal selama ini memang paling merasakan akibat anjloknya produksi bawang karena gagal panen di Brebes, Slawi, Tegal, juga beberapa tempat lain. Soalnya bukan hanya cuaca. Banyak petani beralih menanam padi karena bawang lebih rentan cuaca dan hama. Bawang putih pun hanya cocok ditanam di beberapa daerah di Indonesia.

Menteri Pertanian seyogianya lebih memperhatikan peningkatan produksi dalam negeri ini ketimbang sibuk memilih jalan pintas dengan mengurus Rekomendasi Impor. Kementerian Pertanian, sangat disayangkan, tak mengambil pelajaran dari kasus kelangkaan kedelai belum lama ini dan tingginya harga daging sapi. Mengurus produk yang merupakan "hajat" hidup orang banyak tak bisa dengan cara tambal sulam begini.