Konflik Tiada Ujung di Sentul

SENGKETA tak berkesudahan antara PT Sentul City Tbk dan masyarakat yang tinggal di sekitar perumahan yang dibangun pengembang tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah. Ketimbang menyebut mafia tanah yang tak jelas hidungnya sebagai penyebab, lebih baik pemerintah mengakui ada masalah di kantor pertanahan. Akibat kantor pertanahan yang condong berpihak ke perusahaan itulah sengketa lahan terus terjadi.

Kantor Pertanahan Bogor ditengarai mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) bagi Sentul City dengan mengabaikan kenyataan di lapangan. Contohnya dalam penerbitan sertifikat HGB nomor 2415 di Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, yang kasusnya berlanjut hingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Tanpa mengecek lokasi, kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat dengan menafikan fakta bahwa tanah negara tersebut telah dikuasai selama puluhan tahun oleh pemilik hak garap. Dengan modal sertifikat itulah Sentul City memaksa penggarap untuk meninggalkan tanah tersebut.

Padahal Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang membawahkan kantor pertanahan harus mengedepankan penguasaan fisik. Hak pengelolaan tanah tak dapat serta-merta terbit jika tanah telah diduduki masyarakat selama bertahun-tahun. Perlu dicatat juga bahwa hak pengelolaan lahan bisa hilang jika perusahaan menelantarkannya. Penduduk yang menempati dan mengolah lahanlah yang paling berhak atas tanah itu.

Pemerintah harus menyadari bahwa penerbitan sertifikat HGB ataupun hak guna usaha yang serampangan bagi perusahaan akan menyebabkan tersingkirnya masyarakat yang telah lama menetap di situ. Jika informasi bahwa sebagian besar wilayah Desa Bojong Koneng masuk izin HGB Sentul City benar, terusirnya penduduk tinggal menunggu waktu. Padahal mereka telah tinggal di sana sebelum perusahaan berdiri pada 1993 dan mulai menguasai lahan di Sentul setahun kemudian.

Kenyataan tersebut tak membuat posisi tawar masyarakat lebih baik. Pada September tahun lalu, sebagian dari mereka disomasi dan diterabas lahannya oleh perusahaan agar segera angkat kaki. Sungguh disesalkan bahwa polisi yang semestinya menjadi pelindung masyarakat tak sigap bertindak—keadaan sempat panas sebelum reda setelah disorot publik.