Konsesi Tambang dan Misi Perguruan Tinggi

Ketiga, mengapa mengaitkan pengelolaan usaha pertambangan dengan akreditasi perguruan tinggi? Akreditasi adalah upaya penjaminan mutu di perguruan tinggi dan berfokus pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Akreditasi adalah bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi kepada stakeholders untuk memastikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mereka lakukan memenuhi standar kualitas tertentu.

Apa kaitan pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah dengan pengelolaan tambang? Apa kaitan dampak sosial dari pengabdian kepada masyarakat terhadap pengelolaan tambang? Apakah kalau suatu perguruan tinggi mendapat akreditasi unggul, bahkan terakreditasi internasional sekalipun, pasti mampu mengelola usaha tambang dengan baik? Tentu saja capaian akreditasi suatu perguruan tinggi, termasuk fakultas, departemen, ataupun program studi, tidak terkait dengan kemampuan mengelola tambang.

Keempat, bagaimana praktik terbaik (best practice) pendanaan perguruan tinggi di dunia? Pada umumnya, pendanaan perguruan tinggi berasal dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumbangan pembinaan pendidikan dari para mahasiswa, sumbangan dari para alumnus, dana tanggung jawab sosial dari perusahaan, serta kerja sama riset/pendidikan antara dunia usaha/sektor pemerintahan dan perguruan tinggi. 

Tentu saja proporsi setiap komponen bervariasi antar-negara, bergantung pada kemampuan dan komitmen pemerintah dalam mendanai pendidikan tinggi. Namun ada satu kesamaan: perguruan tinggi tidak terlibat dalam operasionalisasi dunia usaha secara langsung. Boleh saja banyak perusahaan sawit di Malaysia, tapi apakah ada universitas yang mengelola perkebunan atau pabrik sawit? Singapura memiliki banyak kilang minyak, apakah kemudian pengelolaannya diberikan kepada kampus?

Kelima, bagaimana dampaknya jika lembaga yang tidak kompeten memperoleh hak pengelolaan tambang? Dalam hal ini, perguruan tinggi termasuk ke dalam lembaga yang tidak kompeten dalam mengelola tambang. Ketika izin tambang diberikan kepada kampus, sebagai pemilik konsesi, perguruan tinggi tidak akan melakukan pengusahaan tambang sendirian. 

Kampus—demikian juga ormas keagamaan—akan mencari rekanan yang mampu mengelola tambang tersebut dan mau bermitra. Lembaga mitra tersebut kemudian akan mengerjakan semua proses produksi, lalu keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka.

Sampai titik ini, kampus pemilik konsesi menjadi sumber inefisiensi proses produksi karena hanya menerima pendapatan tanpa bekerja. Pemilik konsesi akan membebani perusahaan yang menjalankan produksi. Inilah perilaku pencari rente (rent seeking). Sudah pasti para pencari rente akan menciptakan inefisiensi produksi.

Konsekuensi yang muncul akibat inefisiensi produksi adalah harga yang tidak kompetitif. Jika hal ini berlaku untuk semua atau sebagian besar perusahaan di suatu sektor, dampak yang ditimbulkan adalah ekonomi biaya tinggi.

Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah pencari rente dan ekonomi biaya tinggi dapat dihindari ataupun diminimalkan sebagai akibat pemberian konsesi kepada pihak yang tidak kompeten? Jawabannya adalah tidak. Pemberian konsesi sumber daya alam kepada pihak yang tidak kompeten pasti menciptakan kesalahan alokasi.

Apakah masalah selesai sampai di sini? Tentu tidak. Pembahasan di atas mengacu pada asumsi perfect information. Faktanya, di dunia nyata, hal itu tidak pernah ada. Mengingat pemilik konsesi (kampus atau ormas keagamaan) tidak mengetahui proses bisnis, interaksi yang terjadi menimbulkan asymmetric information. Dalam situasi ini, moral hazard dan adverse selection lebih mudah berkembang, yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan di masa mendatang.

Lalu bagaimana idealnya pendanaan bagi perguruan tinggi? Sebetulnya pemerintah tidak perlu bersusah payah memberikan konsesi kepada perguruan tinggi. Seperti amanat Undang-Undang Minerba (tanpa amendemen), biarlah IUP diberikan melalui lelang kepada dunia usaha yang memang punya kemampuan mengelola usaha tambang.

Pemerintah hanya perlu memastikan perusahaan-perusahaan tersebut taat terhadap setiap peraturan yang ada serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan royalti di sektor pertambangan. Pada akhirnya, peningkatan penerimaan negara ini bisa dialokasikan untuk peningkatan mutu perguruan tinggi. Biarkan perguruan tinggi berfokus pada perbaikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah menjadi mandatnya. ●

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.