Korelasi Korupsi dan Gaya Hidup Pejabat Publik

Perubahan gaya hidup mendadak sering kali menjadi indikator adanya praktik korupsi. Rose-Ackerman dalam bukunya, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, menyoroti bahwa pejabat yang memiliki akses ke sumber daya publik sering memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri. 

Gaya hidup mewah menjadi salah satu indikator seorang pejabat mungkin menggunakan sumber daya yang tidak sah untuk memenuhi pola konsumsinya. Laporan “OECD Public Integrity Handbook” juga menyoroti bahwa gaya hidup mewah dapat menjadi indikator potensi korupsi, terutama jika pengeluaran seorang pejabat jauh melebihi pendapatan resminya.  

Pelaporan harta kekayaan pejabat melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seharusnya menjadi langkah awal transparansi Kabinet Merah Putih. Namun data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan di Kabinet Merah Putih. Dari 124 pejabat kabinet, 52 belum melaporkan LHKPN. Rinciannya, dari 52 menteri dan kepala lembaga, 36 telah melaporkan harta mereka, sementara 16 lainnya belum. 

Di tingkat wakil menteri dan kepala lembaga setingkat menteri, hanya 30 dari 57 yang melapor, dan 27 lainnya belum. Sedangkan dari 15 utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus, baru enam yang patuh, sementara sembilan lainnya belum. Rendahnya angka kepatuhan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen para pejabat terhadap transparansi dan integritas publik. Pelaporan LHKPN bukan sekadar formalitas, tapi juga langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dalam menekan praktik korupsi. 

Beberapa negara maju menggunakan mekanisme pengawasan perubahan gaya hidup untuk mengidentifikasi perilaku koruptif para pejabat dan pegawai negerinya. Salah satu contoh pendekatan yang berhasil dalam pemberantasan korupsi berbasis perubahan gaya hidup adalah "Tigers and Flies", sebuah program yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping di Cina. 

Program tersebut menargetkan pejabat tinggi dan rendah yang terlibat dalam praktik korupsi, dengan menggunakan analisis gaya hidup untuk mengidentifikasi pengeluaran yang mencurigakan. Hasilnya, ribuan pejabat diadili, dan beberapa bahkan dihukum mati, memberikan efek jera yang besar.

Contoh lain datang dari Italia, dengan operasi "Clean Hands" yang dimulai pada 1990-an. Operasi ini melibatkan pelacakan pola hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi, seperti koleksi seni atau vila mewah. Pendekatan tersebut berhasil mengungkap skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi dan menjadi model pemberantasan korupsi di Eropa.

Di Indonesia, pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Ini adalah persoalan budaya yang harus diubah. Presiden dan kabinet memiliki peluang besar untuk menunjukkan integritasnya serta memberi teladan dengan melaporkan LHKPN tepat waktu. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, reformasi tata kelola pemerintahan harus menjadi prioritas.

Langkah-langkah seperti memperkuat institusi, menegakkan hukum yang tegas, dan menerapkan teknologi untuk mengawasi gaya hidup pejabat sejak dini perlu dilakukan. Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang berhasil menggunakan analisis gaya hidup sebagai alat pemberantasan korupsi. Dengan reformasi yang kuat, transparansi, serta keberanian politik, Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan amanah. ●

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.