Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
URUSAN penempatan lembaga riset dan para penelitinya, Indonesia berbeda total dengan banyak negara lain. Badan riset yang seharusnya menjadi aset utama dalam dunia penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi tidak bermanfaat karena terbelenggu kepentingan politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berdiri di era Presiden Joko Widodo menjadi contoh kekeliruan sikap pemerintah. Lembaga tersebut terpinggirkan saat Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet dan lembaga baru. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko juga tidak diundang dalam agenda retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketidakjelasan status BRIN sudah terlihat ketika terjadi perubahan nomenklatur pemerintahan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipecah menjadi tiga, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. Dari sisi kewenangan, BRIN semestinya berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Nasib BRIN bakal makin tidak menentu karena Menteri Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro sedari mula memang menolak penyatuan lembaga penelitian seperti LIPI, BPPT, Lapan, Batan, dan lainnya ke dalam BRIN. Dia beralasan peleburan lembaga riset yang memiliki identitas, fungsi, dan kultur berbeda dinilai akan memicu masalah dan kerusakan.
Keputusan mengintegrasikan 72 lembaga riset ke dalam BRIN mengandung banyak masalah dan kental kepentingan politik. Jokowi menyetujui pembentukan BRIN semata untuk menyenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terlibat dalam desain lembaga sejak awal. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, diangkat menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Masuknya Megawati juga membuat kinerja BRIN makin merosot. Idenya memaksakan aspek ideologi Pancasila masuk ke dunia sains dan teknologi membuat para peneliti menjadi tak bebas menentukan tema riset. Padahal syarat utama penelitian harus bebas akademik dan bebas nilai alias bebas ideologi. Mengarahkan riset sesuai dengan kepentingan ideologi tertentu justru mempersempit ruang gerak inovasi.
Kekacauan dalam pembentukan lembaga diikuti kebijakan pemerintah yang selalu abai memberikan anggaran yang cukup bagi dunia penelitian. Idealnya, berdasarkan standar Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) serta Bank Dunia, bujet riset sebesar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Artinya, bila PDB atas dasar harga berlaku di Indonesia pada 2023 sebesar Rp 20.892,4 triliun, anggaran penelitian idealnya Rp 208 triliun. Tapi faktanya, dari total anggaran BRIN pada 2023 sebesar Rp 6,5 triliun, hanya Rp 2,2 triliun yang dialokasikan untuk riset nasional. Lainnya untuk kegiatan operasional, seperti gaji pegawai serta perawatan kendaraan dan gedung.
Prabowo semestinya bisa lebih tegas dalam urusan menentukan nasib BRIN. Sebagai kepala pemerintahan, dia memiliki kewenangan penuh, tanpa perlu berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, untuk menentukan BRIN bertahan seperti sekarang dengan mengganti kepala dan anggota dewan pengarahnya. Atau, sebaliknya, membubarkan BRIN dan mengembalikan puluhan lembaga riset yang sebelumnya melebur.
Di tengah ketertinggalan dunia sains dan teknologi kita, pemerintah harus mendorong kehadiran badan riset berkualitas, bukan terus-menerus membiarkannya tersandera kepentingan politik.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Sandera Politik Badan Riset"
Foto 
