Mengapa Kebijakan PPKM Covid-19 Berubah-ubah

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Ketika angka infeksi Covid-19 turun, pemerintah malah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 3.
Sebelumnya, di awal pandemi, ketika angka infeksi sedang tinggi, pemerintah malah memberikan diskon tiket pesawat untuk menarik minat wisatawan.
Mengapa sikap pemerintah selalu terbalik dalam membuat kebijakan pandemi Covid-19?

KEPERCAYAAN publik terhadap kredibilitas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bisa tergerus jika para pejabat terus membuat kebijakan yang membingungkan. Ketika ancaman varian baru Omicron sudah di depan mata, menurunnya kepercayaan itu bisa berakibat fatal. Warga yang tak percaya kepada otoritas pengambil kebijakan cenderung tak patuh pada protokol kesehatan yang dianjurkan. Pengendalian penularan penyakit ini pun terancam berantakan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Risiko itulah yang terjadi ketika pemerintah mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menjelang liburan akhir tahun Natal dan tahun baru, hanya untuk mencabutnya kembali beberapa waktu kemudian. Sikap plinplan ini menunjukkan manajemen pandemi pemerintah masih amburadul meski virus corona sudah berkecamuk dua tahun terakhir.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kontroversi sebenarnya merebak sejak awal penerapan PPKM level 3 diumumkan pada akhir November lalu. Sebagian warga mempertanyakan mengapa pemerintah justru mengetatkan penggunaan ruang publik ketika angka infeksi Covid-19 terus menurun. Dengan penerapan PPKM level 3, maka warga masyarakat sama sekali tak boleh bepergian, masuk mal atau ruang-ruang publik, apalagi berwisata.

Padahal, pada saat yang sama, kita tahu angka infeksi penularan Covid-19 terus menurun. Beberapa daerah bahkan mencatatkan jumlah infeksi nol dalam sehari. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan panduan, infeksi tinggi jika tingkat kasus positif sebuah wilayah rata-rata 100 orang sehari. Artinya, Indonesia seharusnya bisa bernapas lega karena penularan virus sekarang mereda.

Pada 6 Desember 2021, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut penerapan PPKM level 3 setelah para epidemiolog memprotesnya. Para ahli memakai data Survei Serologi oleh Universitas Indonesia, Lembaga Eijkman, dan Prodia di sembilan wilayah aglomerasi. Survei menunjukkan antibodi masyarakat cukup tinggi bahkan mendekati kekebalan kelompok. Vaksinasi dan imunitas alamiah akibat infeksi corona telah menguatkan masyarakat Indonesia.

Masalahnya, instruksi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy tentang penerapan PPKM level 3 sudah ditindaklanjuti para kepala daerah dengan sejumlah kebijakan. Beberapa provinsi siap menyekat wilayah mereka. Pengelola jalan tol meneruskan kebijakan itu dengan rencana menerapkan penapisan kendaraan lewat nomor ganjil dan genap.

Di level pemerintah pusat, instruksi presiden tentang pencabutan PPKM level 3 juga direspons dengan amburadul. Meski diumumkan Menteri Muhadjir, pembatalan PPKM level 3 malah disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Esoknya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuat aturan baru berupa penerapan level PPKM yang berbeda-beda di tiap wilayah tergantung tingkat vaksinasi dan laju infeksi.

Komunikasi publik seperti ini jelas membingungkan. Jangan heran jika di puncak kebimbangan, banyak warga memilih apatis. Mereka tetap bepergian dan berkerumun kendati tengah berlaku PPKM level 3 bahkan 4. Ketika pemerintah dinilai tak kredibel, informasi resmi pun bisa-bisa dianggap konspirasi. Penanganan pandemi menjadi tak efektif. Akibatnya, ongkos pengendalian pandemi Covid-19 dan jumlah korbannya di antara kita menjadi lebih besar dari yang seharusnya.