Mengapa masih dianaktirikan?

Tulisan "Memimpin di Daerah Rawan" (TEMPO, 1 Agustus 1992, Nasional) mengundang beberapa pertanyaan dalam hati saya tentang kehidupan demokrasi di negara kita. Bursa calon ketua DPRD yang menjadi "rebutan" antara Fraksi ABRI dan FKP itu memang merupakan topik menarik untuk disimak. Golkar sebagai suatu kekuatan politik (OPP) yang hegemonik hampir bisa dipastikan akan menurunkan wakil-wakilnya untuk menduduki kursi ketua DPRD (I dan II) di daerah-daerah yang dimenanginya. Sedangkan Fraksi ABRI sebagai kekuatan politik yang tidak ikut (dan tidak memihak?) dalam Pemilu tampil untuk mengisi posisi FKP (menduduki kursi ketua DPRD) di daerah-daerah rawan atau daerah-daerah tempat Golkar mengalami kekalahan. Yang menjadi pertanyaan di hati saya adalah: mengapa di daerah-daerah tempat Golkar kalah, kursi ketua DPRD tidak boleh diduduki oleh kandidat-kandidat dari Parpol (PPP dan PDI)? Mengapa wakil-wakil dari parpol tidak "dipercayai" untuk memimpin DPRD? Saya yakin mereka mampu memimpin. Jangankan itu, kalau boleh, negara pun bisa mereka pimpin. Sebab mereka itu juga seperti kita, seperti kekuatan politik lainnya di Indonesia ini, berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Mengapa kita masih menganak tirikan Parpol dalam memimpin bangsa ini? DWIANTO GITA OCTAVIA Mahasiswa FE - Manajemen UGM Yogyakarta