Mobil Baru Tidak Sensitif

SULIT untuk memperpanjang sabar menemukan kenyataan bahwa memasuki 2010 para menteri dan pejabat tinggi negara kita mulai meluncur dengan kendaraan baru yang sengaja dipilih ”supaya lebih eksklusif”. Dengan harga per unit Rp 1,325 miliar, sulit pula untuk tak mengatakan mobil ini terlalu mewah bagi pemerintah yang hanya mampu memberikan bantuan Rp 200 ribu untuk mendirikan satu rumah korban bencana alam di Sumatera Barat.

Ada peribahasa Minangkabau: nan di urang diiyokan, nan di awak dilalukan. Terjemahan bebasnya, ”Situ boleh ngomong apa saja, pokoknya sini jalan terus!” Kearifan lokal ini hendak memberikan gambaran tentang putusnya silaturahmi emosional dan akal sehat, ketika masing-masing pihak hanya membenarkan diri sendiri dan tak lagi menampung argumentasi orang lain. Kalau peristiwa itu terjadi di antara pemerintah dan rakyat yang diperintah, tak aneh jika banyak hal akan jungkir balik.

Di mata pemimpin kekuasaan, memberikan fasilitas istimewa kepada para pembantunya mungkin dianggap kewajiban, kalau tak bisa dibilang ”ibadah”. Pemimpin tentu tak sudi para pembantunya tampil gombal, sepele, serobeh, dan gampang dihinakan. Mereka harus tampil tampan, bedegap, megah, dan penuh percaya diri. Untuk itu diperlukan ”aksesori” yang tidak sembarangan, termasuklah kendaraan yang—kebetulan—di mata rakyat jelata dipandang mewah berlebihan.

Harus dicatat, kita tidak hidup di 1950-an, ketika seorang menteri, (dr) Abu Hanifah namanya, tinggal di paviliun kontrakan dan menyetir sendiri mobil VW-Kodok-nya. Cuma, hatta dengan penampilan seperti itu, sang menteri—kebetulan abang kandung bapak perfilman kita, Usmar Ismail—tetap terpelihara kewibawaannya, indah bermartabat, dihormati rakyat, disegani kawan dan lawan politiknya.

Cerita ”jadul” itu sekadar ingin mengingatkan: dalam posisi pengambil keputusan, tidak seyogianyalah para negarawan mendahulukan keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Tak seyogianya pula keputusan yang menguntungkan diri sendiri itu diambil dengan cara malu-malu kucing. Mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon sudah dibahas semasa Hatta Rajasa masih menjabat Menteri-Sekretaris Negara. Persetujuan Menteri Keuangan turun pada November 2009.

Total anggarannya mencapai Rp 126,795 miliar. Memang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Rp 6,7 triliun yang dikucurkan untuk Bank Century. Tapi, di negeri dengan kesulitan hidup begini tinggi, selera bermewah-mewah di tingkat elite kekuasaan rasanya patut dikasihani.

Dilakukan di seratus hari pertama pemerintahan yang baru, makin terasa betapa keputusan itu tidak mengindahkan prinsip berpemerintahan yang baik: yang berkuasa tidak boleh membuat aturan untuk diri sendiri. Di negara maju seperti Amerika Serikat, prinsip ini masuk konstitusi. Maka aturan seharusnya dibuat untuk dijalankan dalam periode pemerintahan berikutnya. Pemisahan antara pengambil keputusan dan pejabat yang menikmati hasil keputusan itu tentu jelas maksudnya, yakni agar tak ada konflik kepentingan yang berpotensi mengundang korupsi.

Kemiskinan gampang dijumpai di negeri ini. Alangkah mulianya jika pejabat menggunakan kendaraan yang dibuat di dalam negeri seperti banyak elite kekuasaan di mancanegara. Mobil dinas tak ada hubungannya dengan martabat dan wibawa sang pejabat.