Pertaruhan Terakhir Partai Demokrat

KONVENSI Partai Demokrat merupakan langkah politik yang memang seharusnya dilakukan partai yang sedang berkuasa itu. Babak-belur akibat skandal korupsi yang membelit pengurus teras partai, Demokrat perlu tindakan koreksi untuk menyelamatkan citra, apalagi menjelang Pemilihan Umum 2014. Konvensi merupakan satu dari sedikit pilihan untuk itu, sekaligus menghentikan elektabilitas partai yang merosot menurut beberapa survei.

Tentu konvensi bakal menjawab masalah utama partai itu: tak ada kader calon presiden mumpuni sebagai pengganti Susilo Bambang Yudhoyono. Sejauh ini, berdasarkan sejumlah jajak pendapat, kader Demokrat bahkan tak masuk sepuluh calon presiden.

Selain berkesempatan merekrut calon presiden dari luar partai, lewat konvensi, Partai Demokrat menawarkan sesuatu yang terasa lebih demokratis. Ketika partai lain mengusung ketua umum atau "pemilik" partai sebagai kandidat presiden, Demokrat mengajak publik memilih calon pemimpinnya.

Bahkan, untuk menguatkan kesan mengajak publik, peserta konvensi bakal diseleksi oleh komite independen. Komite itu melibatkan tokoh-tokoh luar partai yang cukup dikenal, seperti mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki dan bekas bos Astra International, Teddy P. Rachmat. Komite terdiri atas sepuluh tokoh independen dan tujuh orang dari lingkup internal Demokrat. Komite dipimpin bekas Menteri Agama Maftuh Basyuni. Kelak, kandidat yang boleh mengikuti konvensi hanya orang yang disetujui sembilan atau lebih anggota komite.

Dengan konvensi, bila semua berjalan seperti yang dimaklumkan, pemimpin tertinggi Partai Demokrat seakan-akan melepas haknya memutuskan calon presiden. Pemenang konvensi ditentukan berdasarkan survei yang dijanjikan berlangsung tak memihak. Siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan, dia akan menerima restu untuk maju berebut jabatan presiden.

Janji itu perlu dibuktikan. Sampai sekarang, selain pernyataan pengurus partai, belum ada jaminan kuat Partai Demokrat akan menjalankan semua "aturan main" konvensi yang sudah disiarkan luas ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu tetap mencantumkan bahwa pemegang kuasa dalam penentuan calon presiden adalah Majelis Tinggi. Partai Demokrat semestinya segera merevisi aturan itu demi merebut kepercayaan orang atas konvensi.

Petinggi Demokrat diharapkan tidak main-main dengan aturan konvensi yang mereka tetapkan sendiri. Demokrat harus memberi kesempatan dan dukungan yang sama kepada semua kandidat, sehingga bukan hanya kandidat berduit yang sanggup membayar iklan yang bisa berpartisipasi. Yang penting diingat, sekali publik diikutsertakan dalam survei, Demokrat punya "kewajiban" menetapkan calon presiden sesuai dengan pilihan orang ramai itu.

Intervensi terhadap hasil survei niscaya akan membuat Demokrat ditinggalkan konstituen yang kecewa. Bila ini terjadi, konvensi yang merupakan pertaruhan terakhir Partai Demokrat itu benar-benar akan menempatkan Partai Biru di tubir jurang.