Potensi dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2022

Perbesar

2022: Tahun Pemulihan dengan Catatan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Berbagai indikator ekonomi menunjukkan optimisme di tahun depan.
Tantangannya pada pengelolaan anggaran publik yang harus memberi sinyal kehati-hatian dan tak lagi mengalami defisit berlebihan.
Potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan juga meningkat karena kuasa pengusaha akan berlipat ketika ekonomi pulih kembali.

SEBENTAR lagi tahun berganti. Di pengujung warsa, seperti biasa, orang ramai berbincang tentang prediksi ekonomi setahun ke depan. Meski masih dibayangi kecemasan akibat varian baru virus corona, banyak petunjuk yang memberi harapan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan lonjakan harga batu bara dan kelapa sawit, dua komoditas utama ekspor tradisional Indonesia. Meski kini sedikit melandai, kenaikan itu membuat neraca perdagangan Indonesia sampai Oktober 2021 menjadi surplus US$ 30,81 miliar. Harga minyak mentah dan gas dunia juga melesat sampai US$ 70 per barel. Ini kabar gembira buat para pelaku usaha di sektor energi, yang sempat tiarap akibat pandemi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bukan hanya itu. Durian runtuh di sektor-sektor itu setidaknya bisa memberi napas cadangan ketika semua pelaku usaha di sektor ini tengah adu cepat beralih ke energi baru dan terbarukan. Tertinggal dalam perlombaan menuju energi hijau bisa berdampak fatal bagi perusahaan energi yang gagal bersalin rupa.

Angin segar juga berembus buat industri manufaktur. Di sektor otomotif, misalnya, pertumbuhan produk domestik bruto tercatat mencapai dua digit di dua triwulan berturut-turut pada 2021. Tren ini akan berlanjut sampai akhir tahun. Para jawara di sektor ini juga sudah pasang kuda-kuda menyambut era mobil listrik dan hibrida. Setelah bertahun-tahun hanya sibuk dengan prototipe kendaraan baru yang ramah lingkungan, kini sejumlah perusahaan sadar mereka bakal ditinggalkan konsumen milenial dan generasi Z yang amat peduli kelestarian alam.

Primadona pertumbuhan ekonomi tetap saja masih dipegang sektor digital. Tahun ini valuasi sektor itu sudah mencapai US$ 70 miliar (sekitar Rp 1.000 triliun). Total valuasi sektor ini diramalkan bisa menjadi lebih dari dua kali lipat dalam empat tahun ke depan. Pada 2022, sektor kesehatan digadang-gadang akan mengalami transformasi digital yang mendasar. Kementerian Kesehatan akan memegang peran signifikan sebagai pembuat aturan yang memungkinkan berbagai inovasi digital di sektor ini.

Tentu ada catatan yang harus digarisbawahi. Semua gambar cerah ini bisa seketika menjadi suram kalau pemerintah tak berhati-hati. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, tahun depan adalah tahun terakhir anggaran negara diizinkan defisit melampaui batas 3 persen. Maka, tak bisa dihindari, jika tren defisit cenderung melebar pada 2022, persepsi pasar atas kredibilitas pengelolaan negara bisa sulit dipulihkan.

Apalagi situasi internasional dalam setahun ke depan masih menyimpan bom waktu. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang memicu lonjakan inflasi hingga 6 persen bisa membuat suku bunga di sana naik dan mengancam sektor fiskal Indonesia. Situasi makin tak menentu karena terjadi kenaikan inflasi serupa di Cina dan Eropa, akibat kelangkaan bahan baku produksi dan energi.

Ke depan, pemerintah tak punya pilihan. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mulai mengirim sinyal bahwa manajemen anggaran telah berangsur kembali normal. Tanggung jawab Bank Indonesia menyerap surat utang negara untuk menutup defisit harus dikurangi secara bertahap.

Strategi pemulihan ini perlu direncanakan dengan matang dan sesuai dengan prosedur ketatanegaraan. Presiden Joko Widodo dan para petinggi partai politik di koalisi pemerintahan harus belajar dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan mendasar di banyak sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak tak bisa dilakukan sepihak dan diam-diam. Gaya potong kompas semacam itu justru memicu protes dan ketakpuasan di mana-mana.

Sikap bijaksana (prudent) dalam pengelolaan anggaran publik juga harus tecermin dalam perencanaan belanja negara. Proyek pemindahan ibu kota ke Borneo, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta ringan (LRT) Jabodetabek, belanja alat utama sistem persenjataan, serta berbagai proyek mercusuar lain perlu dikaji kembali dengan saksama. Jangan sampai belanja jorjoran itu membuat postur anggaran negara menjadi keropos.

Potensi masalah terbesar dalam skema pemulihan ekonomi tahun depan justru ada pada isu korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor publik. Ketika pundi-pundi banyak pengusaha sawit dan batu bara menggelembung, kuasa mereka untuk melobi pembuat kebijakan tentu juga menguat. Kita tahu ada banyak potensi konflik di wilayah konsesi perkebunan dan pertambangan.

Ketika aturan soal etika politik masih abu-abu dan konflik kepentingan pejabat-pengusaha begitu marak, pertumbuhan ekonomi yang positif tahun depan jelas tak bakal dinikmati semua rakyat dengan merata.