Masih Relevankah Transmigrasi Zaman Sekarang?

KEMBALINYA nomenklatur Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih seperti memutar roda waktu. Pasca-Reformasi, kementerian ini diturunkan statusnya selevel dengan direktorat jenderal, kini Presiden Prabowo kembali mendudukkannya menjadi kementerian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024. 

Tentu langkah Presiden Prabowo ini memantik tanya: apakah transmigrasi masih relevan? Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menetap di kawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, masih menjadi diskursus publik. Meski program transmigrasi tidak dihapus dan punya sejarah sejak era prakemerdekaan, citra kebijakan ini telanjur melekat dengan Orde Baru.

Pada 1972, Menteri Transmigrasi dan Koperasi Subroto dalam pidatonya bertajuk “Strategi Transmigrasi dan Koperasi di dalam Rangka Strategi Nasional” menyatakan misi pokok transmigrasi adalah menghilangkan kemiskinan. Caranya, meningkatkan pendapatan rakyat. 

Program transmigrasi juga bersifat pelopor dan bentuk rekayasa sosial dari pemerintah, sebelum akhirnya terjadi perpindahan penduduk secara mandiri serta spontan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 bahwa biaya penyelenggaraan transmigrasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian.

Jika merujuk pada kondisi historis waktu itu, kondisi perekonomian negara memang sedang sulit. Hiperinflasi yang diwariskan Orde Lama membuat negara nyaris bangkrut. Pemerintah mencari beragam upaya untuk mengatasi persoalan ini, salah satunya menggalakkan perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa.