Rencana Blunder Pembebasan Ba’asyir

Selain mengesankan inkompetensi dalam pengambilan keputusan, rencana itu menunjukkan ketidaksensitifan pemerintah pada isu terorisme yang terus menjadi problem besar negara ini. Rencana itu sungguh konyol jika benar dilakukan untuk mendulang suara menjelang pemilihan presiden 17 April 2019.

Kekisruhan posisi Jokowi terlihat dari pelibatan Yusril Ihza Mahendra dalam proses pembebasan bersyarat Ba’asyir. Yusril, penasihat hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, mengaku mendapat mandat dari Presiden. Ia pula yang mengumumkan persetujuan Jokowi untuk membebaskan terpidana 80 tahun itu pada Jumat dua pekan lalu. Jokowi pada hari yang sama kemudian membenarkan pernyataan Yusril. Ia menyebutkan pembebasan Ba’asyir dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

Dengan melibatkan Yusril, yang merupakan bagian dari tim kampanyenya, Jokowi mencampuradukkan posisinya sebagai presiden inkumben sekaligus calon presiden. Sejumlah pembantu dan pendukungnya, termasuk calon wakil presiden Ma’ruf Amin, segera menyatakan setuju terhadap rencana itu dengan berbagai kreativitas alasan.

Konsekuensi campur aduknya dua posisi itu berakibat fatal. Jokowi menyatakan pembebasan Ba’asyir telah dikaji lama oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta pakar-pakar. Ternyata, setelah rencana itu menimbulkan pro dan kontra, terungkap bahwa pembebasan Ba’asyir sama sekali belum dibahas. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bahkan menyatakan baru akan melakukan kajian. Pernyataan yang bertolak belakang hanya berselang hitungan hari ini pun menerbitkan kesan bahwa pemerintah mengambil keputusan dengan grasah-grusuh.

Yusril Ihza Mahendra tak selayaknya memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden untuk kepentingan elektoral partainya semata. Mengusulkan dan terlibat aktif dalam rencana pembebasan Ba’asyir mungkin bisa meningkatkan elektabilitas Partai Bulan Bintang, partai Yusril. Saat ini, Partai Bulan Bintang merupakan partai papan bawah yang diperkirakan tidak dapat memenuhi jumlah minimal perolehan suara agar bisa menempatkan wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi mengabaikan bahaya terorisme untuk kepentingan elektoral sungguh merupakan tindakan tidak terpuji.

Kita tahu terorisme masih menjadi ancaman serius. Tahun lalu, serangan beruntun mengguncang Surabaya, termasuk menargetkan markas kepolisian. Pola terorisme juga makin mengerikan, antara lain melibatkan keluarga pelaku. Program deradikalisasi yang terus dilaksanakan belum mampu menghentikan ancaman teror. Bibit terorisme juga tumbuh subur dengan sikap intoleran yang makin besar di masyarakat. Untuk menghentikan—atau setidaknya mengurangi—ancaman itu, pemerintah semestinya bersikap tegas dan tidak menunjukkan toleransi kepada pelaku. Meski kemudian diralat, rencana membebaskan Ba’asyir, yang menolak menyatakan setia kepada Indonesia, tidak menunjukkan ketegasan pemerintah terhadap pemberantasan terorisme.

Ba’asyir telah dua kali divonis bersalah. Pada 2005, ia dinyatakan terlibat pengeboman Bali, 12 Oktober 2002, dan dihukum dua setengah tahun atas tuduhan itu. Enam tahun kemudian, ia kembali dinyatakan terbukti mendanai pelatihan teroris di Aceh dan divonis 15 tahun.

Menurut pemerintah, keluarga Ba’asyir telah mengajukan permohonan pembebasan bersyarat karena ia telah menjalani dua pertiga masa hukuman selain karena tua dan sakit-sakitan. Namun sang terpidana menolak memenuhi syarat menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

Pembebasan Ba’asyir, jika dilakukan, diperkirakan akan meningkatkan ancaman terorisme. Di luar penjara, ia dengan mudah berhubungan dengan pelaku teror. Sejumlah pelaku pengeboman diketahui menemui Ba’asyir di penjara sebelum beraksi. Restu Ba’asyir dianggap ampuh buat meyakinkan para pelaku bom bunuh diri untuk melakukan aksinya. Penolakan Ba’asyir terhadap demokrasi dan Pancasila, serta sikap bermusuhannya kepada orang yang berbeda pandangan, bisa dengan mudah dia tularkan kepada pengikut-pengikutnya.

Jokowi memiliki banyak perangkat untuk mempertahankan jabatannya pada pemilihan presiden mendatang. Tidak semestinya ia bermain-main dengan isu-isu mendasar semacam terorisme.