Saatnya Malaysia Berubah

Pembebasan Anwar Ibrahim dari dakwaan melakukan sodomi terhadap bekas sopirnya, Mohammad Saiful Bukhari Azlan, merupakan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Malaysia. Hakim Mohamad Zabidin Mohamad Diah, yang memimpin sidang kasus itu, menyatakan bukti hasil pemeriksaan DNA yang diajukan jaksa lemah, sehingga membebaskan Anwar dari segala dakwaan. Jaksa dapat saja mengajukan permohonan banding atas vonis ini, tapi itu berarti akan memperpanjang perpecahan politik di sana.

Negeri itu kini memang seakan-akan terbelah dua, antara kelompok pendukung UMNO, partai yang sudah berkuasa selama 54 tahun, dan kelompok proreformasi yang bersimpati kepada Anwar sejak bekas Wakil Perdana Menteri Malaysia ini ditahan pada 1998 dengan tuduhan korupsi dan sodomi—tuduhan yang tak pernah terbukti. Setiap langkah Anwar dan kelompoknya selalu dijegal kelompok UMNO, termasuk menyeret kembali Anwar ke meja hijau pada 2008 dengan tuduhan sodomi. Unjuk rasa besar yang dilakukan kaum muda Malaysia pada Juli tahun lalu, yang menuntut pemilihan umum yang bersih dan adil, ditanggapi dengan penahanan lebih dari 1.600 demonstran.

Tayangan sinetron dengan skenario buruk ini sebaiknya dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dapat menjadikan pembebasan Anwar kali ini sebagai momentum untuk membuka lembaran baru potret Malaysia sebagai negeri yang bebas dan terbuka.

Sudah cukup membelenggu Anwar dan kelompok oposisinya. Biarkan mereka terjun ke politik tanpa halangan dan bertarung secara adil menghadapi Barisan Nasional, koalisi partai pimpinan UMNO yang berkuasa sekarang, pada pemilihan umum mendatang. Menyeret kembali Anwar ke pengadilan hanya akan memperburuk persepsi rakyat terhadap pemerintah Najib serta dapat menambah simpati kepada Anwar dan kelompok oposisi. Tugas Najib sekarang adalah menjamin pemilihan umum itu berlangsung bersih dan adil, sebagaimana yang dia janjikan.

Arus pasang demokrasi sedang melanda Asia Tenggara. Militer Thailand, yang sering campur tangan dalam politik, membiarkan Phak Phuea Thai menang besar dalam pemilihan umum tahun lalu, meskipun partai itu didirikan Thaksin Shinawatra, yang dulu justru digulingkan militer. Junta militer Burma juga mulai mengambil langkah reformasi dan membebaskan Aung San Su Kyi dari tahanan rumah setelah 15 tahun menjalani hukuman itu. Singapura kini juga memberi ruang yang lebih longgar bagi oposisi. Malaysia perlu melihat hal ini sebagai fakta bahwa kehidupan berdemokrasi yang sehat telah menjadi kebutuhan masyarakat di setiap negara.

Pekan lalu, Najib menyatakan akan memusatkan perhatiannya pada reformasi negeri itu dengan menyiapkan peraturan baru yang membuat pemilihan umum berlangsung lebih transparan dan berencana menghapus sensor terhadap pers. Tapi itu barulah kata-kata yang perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Rakyat Malaysia menunggu janji itu terwujud dan masyarakat dunia memantaunya.

Indonesia, yang telah menjalani reformasi sejak 1998, tentu menyukai Malaysia yang lebih demokratis. Kami memandang pembebasan Anwar sebelum pemilihan umum 2012 (atau 2013) sebagai langkah yang berani dan patut dipuji. Dan memenjarakan lawan politik merupakan strategi memalukan yang sudah ketinggalan zaman.