Satu Harga Kebijakan Semenjana

KEBIJAKAN satu harga minyak oleh Presiden Joko Widodo di Papua adalah sebuah terobosan yang perlu dikendalikan agar tak kebablasan. Sejak Indonesia merdeka, orang Papua tak pernah menikmati harga minyak yang sama dengan di Jawa. Harga bensin di sana selalu 14 kali lipat dari harga resmi pemerintah.

Dengan menetapkan satu harga sejak 17 Agustus 2016, ini terobosan Jokowi untuk memenuhi janji dalam kampanyenya. Setelah 71 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini ada presiden yang peduli terhadap hajat hidup orang Papua dalam pemenuhan bahan bakar. Tapi terobosan itu bisa kebablasan karena Pertamina harus menanggung segala kerugian untuk menciptakan harga yang sama itu.

Dalam setahun, kerugian Pertamina diperkirakan Rp 800 miliar untuk subsidi dan ongkos mengangkut minyak ke sana. Pertamina harus membeli dua pesawat dengan kapasitas angkut 4.000 liter ke agen-agen penyalur minyak, yang kini sudah ditambah dengan satu agen di tiap kabupaten. Problem utama mahalnya minyak di Papua adalah rantai distribusi yang panjang. Ini menjadi penyebab harga bensin di Jawa yang hanya Rp 6.450 bisa melonjak menjadi Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu di sana.

Di luar soal distribusi, problem lain minyak di Papua adalah penimbunan. Masyarakat yang memiliki uang lebih membeli minyak dari agen dengan harga pemerintah lalu menimbunnya sehingga harga naik ketika langka. Masyarakat Papua tak bisa berkutik dengan cara culas seperti ini.

Karena itu, kebijakan satu harga minyak tak hanya menyangkut soal subsidi, tapi juga pengawasan dan penegakan hukum. Tentu saja ini ada ongkosnya. Kerugian materi akibat kebijakan Jokowi ini bisa jadi jauh lebih besar dibanding hanya Rp 800 miliar. Kewajiban pemerintah memang menyediakan subsidi untuk orang banyak. Masalahnya, seberapa lama kebijakan ini bertahan.

Sesungguhnya, tidak hanya di Papua harga minyak harus didapat dengan harga lebih mahal dibanding di Jawa. Di Maluku atau Kalimantan Utara, harga juga sama ugal-ugalannya. Jika instruksi presiden ini tak sama dengan daerah lain, keadilan sosial, yang menjadi landasan kebijakan ini, justru malah memicu ketimpangan. Dengan kata lain, "kebijakan satu harga" akan memicu subsidi negara kian banyak dan meluas, karena pemerintah tak boleh hanya mengutamakan Papua.

Seperti halnya terobosan, beleid ini seharusnya hanya bersifat sementara. Senyampang melaksanakannya, pemerintah harus menyiapkan kebijakan jangka panjang dengan mendorong diversifikasi bahan bakar. Papua bisa menjadi tanah pertama percontohan program energi alternatif yang masif. Dana subsidi yang tak sedikit itu harus dipakai untuk keperluan tersebut.

Melalui harga minyak yang murah, pemakaian bahan bakar akan naik di Papua. Pembangunan mungkin menggeliat karena bahan bakar bisa menjadi minyak infrastruktur dan pelumas pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan konsumsi yang naik, Pertamina harus menyediakannya jauh lebih banyak, sementara cadangan minyak kian tipis dan terus berkurang.

Dengan mengembangkan produksi energi alternatif, pemerintah menggapai dua hal sekaligus: diversifikasi energi dan diversifikasi konsumsi. Soalnya, jika tak dimulai dari sekarang, energi terbarukan akan terus-menerus menjadi konsep yang tak kunjung direalisasi. Jokowi kelak akan dikenang sebagai presiden yang meletakkan dasar kebijakan ini, tak sekadar mengobral kebijakan populis yang semenjana alias tanggung.