Siasat Memulangkan Nazaruddin

KABURNYA Muhammad Nazaruddin ke Singapura jelas mengancam reputasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai pemimpin yang kuat, seharusnya bukan perkara sulit bagi Presiden untuk membujuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat ini segera pulang ke Tanah Air. Nazaruddin wajib memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam sejumlah perkara dugaan korupsi.

Bukan perkara sulit lantaran Presiden merupakan patron yang sangat berpengaruh bagi Nazaruddin—selain keduanya juga dikenal akrab. Yudhoyono, sang pendiri Partai Demokrat, sekaligus menjadi ketua dewan pembina dan ketua dewan kehormatan partai pemenang pemilu legislatif 2009 itu. Aneh rasanya jika sang patron sama sekali tak bisa memastikan kapan kadernya itu pulang, apa sakit yang dideritanya, juga di rumah sakit mana Nazaruddin berada.

Perintah Presiden kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk memulangkan Nazaruddin seharusnya tak terhenti sebatas di bibir. Presiden juga tak boleh mendiamkan Nazaruddin yang belakangan ini sangat agresif membombardir media massa melalui BlackBerry Messenger-nya dengan pelbagai isu miring. Isi pesan pendek itu menyangkut sejumlah petinggi Demokrat serta sejumlah orang dekat dan kerabat Cikeas.

Sebagai bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, memang Nazaruddin memegang posisi penting. Selain menjadi pengumpul isi pundi-pundi, bukan mustahil dia tahu betul siapa saja bohir penyumbang dana partainya—berikut pelbagai rahasia dapur pemimpinnya. Namun ancaman ini tak boleh menyurutkan langkah sang ketua dewan pembina mengupayakan secara maksimal kepulangan Nazaruddin. Ia perlu menjalani proses hukum agar semua isu yang samar itu menjadi transparan.

Episode Nazaruddin semakin memperpanjang daftar kader partai politik yang tersangkut korupsi. Ini juga menegaskan penegakan hukum di negara ini telah dilumpuhkan korupsi yang menyeruak ke berbagai lembaga, mulai birokrat, penegak hukum, pejabat, hingga partai politik. Tak lagi berfungsi sebagai motor penggerak demokrasi, partai politik malah menjadi lembaga pencari rente yang dikontrol kepentingan oligarki dan keserakahan pribadi.

Adalah kabar baik bahwa beberapa utusan Partai Demokrat sudah bertemu dengan Nazaruddin di Singapura. Namun kegagalan mereka membujuknya pulang itu wajar jika meniupkan dugaan bahwa Nazaruddin memang sengaja dilindungi, disuruh kabur, atau diminta tutup mulut. Logikanya, para politikus ini sudah melaporkan hasil pertemuannya kepada sang ketua dewan pembina. Yudhoyono semestinya menindaklanjuti laporan bawahannya itu dengan mengumumkan kepada publik ihwal kondisi terakhir Nazaruddin.

Tak adanya perkembangan mutakhir ini bisa berabe. Mendiamkan polah Nazaruddin jelas makin merusak citra partai. Orang banyak lantas menduga, jangan-jangan Nazaruddin memang punya kartu truf yang membuat banyak pihak berkepentingan memintanya tetap bersembunyi di Singapura. Spekulasi ini bisa berkembang menjadi isu liar: kemungkinan uang haram dari kantong Nazaruddin mengalir hingga ke orang-orang penting partai, termasuk orang dekat dan kerabat Presiden. Ia sengaja disuruh hengkang sebagai siasat untuk menutup borok-borok partai.

Presiden Yudhoyono harus bekerja keras dan sungguh-sungguh memulangkan Nazaruddin. Hanya dengan cara inilah efektivitas kepemimpinannya teruji, sekaligus membuktikan bahwa sang patron dan partainya benar-benar serius memerangi korupsi.